Buntok (ANTARA) - Staf Ahli Bupati Barito Selatan, Kalimantan Tengah, bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan Sumber Daya manusia, Agus In'Yulius menyatakan bahwa strategi dalam melakukan pemerataan penempatan guru, khususnya di pedesaan, dapat dilakukan melalui program tiga 'Tas'.
"Salah satu strateginya adalah pengoptimalan program tiga 'Tas'. Di mana program 'Tas' itu berfokus pada peningkatan kualitas, kuantitas dan fasilitas," kata Agus di Buntok, Senin.
Menurut dirinya program tiga 'Tas' itu merupakan solusi dalam upaya pemerataan penempatan guru, terutama di desa yang ada di kabupaten yang berjuluk Dahani Dahanai Tuntung Tulus ini. Sebab, program tersebut untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait perbedaan yang sangat mencolok dalam dunia pendidikan di kota dengan di desa.
"Melalui program itu guru bisa betah untuk menjalankan tugasnya di desa. Tidak betahnya guru bertugas di desa itu kan lantaran beberapa faktor," ucap Agus In'Yulius.
Adapun beberapa faktor itu, lanjut dia, kondisi desa yang minim akses dan kondisi ini jauh berbeda dengan di kota yang memiliki banyak kemudahan berbagai hal terutama dalam menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik.
"Dengan minimnya akses yang ada di desa merupakan salah satu faktor guru tidak fokus dalam mengajar," jelas pria yang sudah mendapat gelar Strata II (S2) jurusan teknik sipil itu.
Kemudian, guru yang ada di desa jumlahnya terbatas, sehingga satu orang guru harus mengajar beberapa mata pelajaran dengan penghasilan berupa gaji, dan tunjangan kinerja yang sama rata seperti halnya guru yang bertugas di kota.
Ditambah lagi jauhnya jarak tempuh dan kondisi geografis yang sulit terutama dari desa terpencil menuju ke kota dalam mengurus administrasi kepegawaian dan lainnya, sehingga mengakibatkan biaya transportasi yang dikeluarkan kepala sekolah maupun guru, jauh lebih besar dibandingkan mereka yang bertugas di kota.
Menurut pria kelahiran Kuala Kapuas 55 tahun silam itu menyampaikan, dengan minimnya akses di desa dan kurang memadainya bangunan gedung sekolah serta minimnya fasilitas sekolah yang layak seperti perpustakaan dan laboratorium, menjadi kendala bagi guru yang mengajar di desa.
Termasuk, minimnya fasilitas sosial, fasilitas kesehatan, dan tempat tinggal yang layak serta aksesibilitas terhadap kebutuhan sehari-hari juga menjadi faktor kendala lainnya bagi guru dan kepala sekolah yang bertugas di desa.
"Hal itulah yang menyebabkan sebagian guru harus mencari penghasilan tambahan dari luar sekolah untuk menutupi pengeluaran sehari-hari," terang Agus In'Yulius.
Terkait dengan tunjangan kinerja ini juga kata dia, menyebabkan guru kurang berminat bertugas mengajar di desa, sebab tunjangan guru di kota dengan mereka yang bertugas di desa sama nilainya, sehingga tak heran, sejumlah guru di desa mengajukan diri pindah ke kota.
"Pada 2024 ini saja, ada sekitar 15 orang guru yang telah mengajukan pindah tugas untuk mengajar ke kota," tutur Agus In'Yulius yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Kepala Disnakertrans Barito Selatan ini.
Oleh karena itu, dalam mengikuti pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXIII di Palangka Raya itu, dirinya dalam seminar mengangkat proyek perubahan dengan judul strategi pemerataan penempatan guru melalui program tiga 'Tas'.
Dikatakannya, untuk mengejar ketertinggalan kualitas sekolah di desa dengan di kota tentu sangat sulit tercapai, sebab kekurangan guru dan kurangnya fasilitas serta minimnya akses sangat berpengaruh kepada guru, siswa dan sekolah yang berada di desa.
"Pada akhirnya hal ini menciptakan kondisi guru ingin pindah ke kota dan murid/siswa juga ingin pindah sekolah ke kota, karena mereka ingin bersekolah di tempat yang lebih baik dan lebih berkualitas," bebernya.
Baca juga: FKKS berpartisipasi wujudkan Barito Selatan sehat
Penulis selaku staf ahli bupati menilai untuk memperbaiki kondisi tersebut dengan cara memperhatikan dan menyokong terlebih dahulu pada Sumber Daya Manusia (SDM) gurunya terlebih dahulu. Perhatian ini berupa sentuhan kepada kesejahteraan guru, dan selanjutnya fasilitas sekolah serta kemudahan akses menuju ke desa tersebut.
Untuk sentuhan pada kesejahteraan guru, dapat berupa penambahan insentif di luar insentif yang sudah ada, khusus bagi guru-guru dan kepala sekolah yang bertugas di desa. Kemudian, memberikan fasilitas yang memadai bagi guru di desa seperti rumah dinas yang layak, sepeda motor, kelotok atau speedboad bagi guru yang bertugas di daerah aliran sungai (DAS).
Selain itu, tak kalah pentingnya yakni perbaikan sekolah seperti meubalair, toilet dan ruang kelas beserta akses pendukung belajar mengajar seperti akses internet. Sebab, hampir semua mata pelajaran dan ujian sekolah menggunakan internet.
"Untuk itu, kelengkapan jaringan internet di desa sangat diperlukan guna mendukung proses belajar mengajar pada sekolah di desa," tambah dia.
Baca juga: Partisipasi pemilih Pilkada 2024 di Barito Selatan capai 72 persen
Hal itu mengingat, akses internet untuk sekolah di desa sangat terbatas, seperti desa Marawan Baru dan Marawan Lama, Kecamatan Dusun Utara. Untuk akses internetnya pada desa tersebut masih belum stabil dan pihak sekolah masih menggunakan alat rakitan guna memperkuat sinyal internet.
Oleh karena itu, proyek perubahan ini berkaitan dengan beberapa pemangku kepentingan (Stakeholder)/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Dinas Pendidikan (Diknas) selaku OPD utama dan OPD pendukungnya seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Perkimtan, DPKAD, BKPSDM dan Bappeda.
Ia menjelaskan, adapun output dari proyek perubahan ini meliputi pemetaan ideal penempatan guru di desa-desa di Kabupaten Barito Selatan. Pemetaan ini nantinya akan disampaikan kepada Penjabat Bupati Barito Selatan dan Disdik sebagai rekomendasi atau usulan untuk pemerataan penempatan guru guna mendukung peningkatan kualitas Pendidikan di desa.
Usulan Draf Peraturan Bupati (Perbup) tersebut tentang pemberian insentif tambahan untuk pendidik dan tenaga pendidikan yang berada di desa terpencil dan di luar kota Buntok serta pemberian fasilitas pendukung untuk guru dan kepala sekolah. Draf Perbup ini sebenarnya sejalan dengan yang disampaikan Presiden pada Pidato tanggal 27 November 2024 kemarin perihal penambahan satu kali gaji guru dan kenaikan honor bagi guru non Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Besar harapan saya selaku penulis, output dari Proyek perubahan ini bisa berjalan dengan baik dan bisa selesai guna mendukung kesejahteraan para tenaga pendidik demi kemajuan SDM di Kabupaten Barito Selatan," demikian Agus In'Yulius.
Baca juga: Eddy Raya Samsuri-Khristianto Yudha menang Pilkada Barito Selatan
Baca juga: Pemkab bersama DPRD Barsel sepakati Perda APBD 2025
Baca juga: Ketua Komisi III DPRD beri respons positif pembenahan Pasar Saik Buntok