Kuala Kapuas (ANTARA) - Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Optimalisasi Efisiensi Anggaran dan Ketepatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Adapun kegiatan itu dilaksanakan bekerja sama dengan Universitas Warmadewa Bali sebagai mitra akademik yang memberikan materi dan pendampingan, kata Ketua DPRD Kapuas Ardiansah saat mengikuti Bimtek di Bali, Rabu.
"Bimtek ini bertujuan meningkatkan kapasitas anggota dewan dalam menyusun program dan kebijakan yang lebih tepat sasaran, khususnya pengelolaan anggaran daerah," tambahnya.
Menurut Ardiansah, pokok-pokok pikiran DPRD merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang harus disusun secara sistematis dan berbasis kebutuhan riil di daerah. Untuk itu, optimalisasi efisiensi anggaran diharapkan membuat setiap program yang direncanakan, memiliki manfaat maksimal bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) pun mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting bagi para legislator, agar lebih memahami aspek teknis dalam penganggaran dan perencanaan pembangunan daerah.
"Adanya peningkatan kapasitas ini, DPRD diharapkan mampu menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan lebih baik," ujar dia.
Baca juga: Kualitas pelayanan publik Dinkes Kapuas peroleh nilai 82,49
Kegiatan Bimtek ini, lanjut dia, dapat juga menjadi ajang diskusi bagi para anggota DPRD dalam bertukar pengalaman dan mencari solusi atas berbagai tantangan dalam penyusunan kebijakan daerah.
"Ke depan, hasil dari Bimtek ini akan diterapkan dalam proses perencanaan dan penganggaran di DPRD Kabupaten Kapuas agar lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," demikian Ardiansah.
Sementara dalam pelaksanaan Bimtek, para peserta mendapatkan pemaparan dari akademisi dan praktisi yang ahli dalam bidang perencanaan anggaran dan kebijakan publik. Materi yang disampaikan mencakup strategi efektivitas penggunaan anggaran, penyusunan kebijakan berbasis data, serta tata cara perumusan Pokir yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Baca juga: Dinsos Kapuas terjunkan Tagana bantu tiga kecamatan terdampak banjir
Baca juga: Legislator Kapuas dorong reboisasi daerah rawan banjir
Baca juga: Lima sekolah di Mandau Talawang Kapuas diliburkan akibat banjir