Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menetapkan status siaga darurat bencana banjir selama 48 hari, dimulai pada 12 September hingga 29 Oktober 2025.
“Kami sepakat menetapkan status siaga darurat banjir pada hari ini, untuk mengantisipasi kondisi kedepannya karena saat ini sudah ada beberapa wilayah yang mengalami banjir,” kata Asisten I Setda Kotim Kotim Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Rihel di Sampit, Jumat.
Penetapan status ini merupakan hasil rapat koordinasi lintas sektoral yang melibatkan di antaranya Kodim 1015/Sampit, Polres Kotim, BMKG Kotim, BWS Kalimantan II, Basarnas, Kejari Kotim dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kotim.
Rihel menjelaskan, rapat koordinasi ini menindak lanjuti musibah banjir di sejumlah kecamatan akibat hujan intensitas tinggi yang berimbas pada luapan sungai dan diperkirakan masih akan merambah ke wilayah lainnya, khususnya Desa Hanjalipan sebagai desa paling rawan banjir di Kotim.
Kendati demikian, kondisi di Kotim saat ini belum layak untuk penetapan status tanggap darurat yang menjadi syarat untuk penggunaan dana Biaya Tak Terduga (BTT) untuk bantuan kebencanaan. Hal ini lantaran ada beberapa kriteria yang belum terpenuhi.
Tetapi dengan penetapan status siaga ini bisa dianggap sebagai langkah awal, sehingga jika terjadi banjir yang lebih besar status itu bisa segera ditingkatkan menjadi tanggap darurat bencana banjir.
“Dengan status siaga ini juga seluruh lintas sektor bisa meningkatkan kewaspadaan, terlebih berdasarkan laporan dari BWS Kalimantan II dalam minggu ini masih ada potensi hujan sedang hingga menengah, bahkan ada hujan ekstrem dan itu perlu kita antisipasi. Jangan sampai saat banjir besar kita belum siap apa-apa,” jelasnya.
Baca juga: Rektor Umsa tegaskan komitmen tingkatkan SDM masyarakat Kotim
Sebelumnya Pemkab Kotim juga menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlaku pada 1 Agustus hingga 29 Oktober 2025. Artinya, saat ini ada dua status kebencanaan yang aktif di Bumi Habaring Hurung tersebut.
Menurut Rihel, penetapan dua status kebencanaan secara bersamaan tidak menjadi masalah dan tidak ada aturan yang melarang. Namun, yang perlu diperhatikan adalah pengaturan personel maupun peralatan untuk mengantisipasi jika terjadi situasi darurat secara bersamaan.
“Dulu juga kita pernah seperti itu, sekitar tahun 2022 itu bahkan statusnya tanggap darurat bencana banjir dan karhutla. Jadi tidak masalah, paling-paling personelnya harus dibagi, ada yang menangani kebakaran dan ada yang menangani banjir,” pungkasnya.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim Multazam menyampaikan berdasarkan data terbaru pihaknya mencatat ada enam kecamatan meliputi 16 desa yang terdampak banjir.
Keenam kecamatan itu adalah Kecamatan Parenggean, Antang Kalang, Bukit Santuai, Tualan Hulu, Telaga Antang dan yang baru dilaporkan Kecamatan Cempaga Hulu.
“Sebenarnya Cempaga Hulu justru kejadiannya paling awal, tepatnya di Desa Sei Ubar Mandiri, tetapi karena banjirnya berbasis badan jalan sehingga yang terganggu hanya distribusi dan alhamdulillah sekarang sudah mulai surut,” ujarnya.
Ia melanjutkan, meskipun di sebagian desa banjir berangsur-angsur surut namun berdasarkan prakiraan cuaca yang disampaikan instansi terkait ada potensi banjir kembali terjadi.
Baca juga: Ribuan pelajar dan santri di Kotim diedukasi pencegahan kenakalan remaja
Salah satunya, laporan yang pihaknya terima dari Desa Bajarau bahwa debit air mengalami peningkatan sekitar 30 cm hanya dalam waktu 24 jam, dari yang sebelumnya 65 cm menjadi 95 cm dari permukaan jalan.
Selain itu, hasil monitoring pihaknya di Kecamatan Mentaya Hulu, beberapa segmen pada badan jalan sepanjang 7,3 kilometer yang menghubungkan Desa Tanjung Jariangau, Kuala Kuayan dan Bawan sudah terendam dan tidak bisa fungsional.
“Untuk jalan yang terendam itu kami sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan agar melakukan rekayasa jalan untuk distribusi orang. Kami juga berharap banjir luapan ini tidak begitu panjang dan mudah-mudahan dalam beberapa hari kedepan tidak ada hujan deras lagi,” lanjutnya.
Ia menambahkan, penanggulangan bencana tidak hanya tanggung jawab satu pihak saja. Untuk itu, ia berharap kondisi ini menjadi atensi seluruh instansi terkait. Terlebih, laporan BWS Kalimantan II menyebutkan sampai akhir September masih ada potensi hujan ekstrem.
BPBD Kotim meski dengan kondisi peralatan serviceable (dapat digunakan setiap saat) tetapi dari segi personel mengalami keterbatasan, terbatas dalam hal ini lebih kepada jangkauan karena lokasi banjir yang cukup jauh dan butuh waktu untuk menjangkau satu desa ke desa lainnya hanya untuk memberikan imbauan kepada masyarakat.
Oleh sebab itu, ia meminta bantuan aparatur setempat, baik itu camat dan kepala desa untuk tetap waspada dan selalu mengingatkan masyarakat agar jangan sampai ada korban jiwa dari musibah ini.
“Kami juga sudah menyampaikan melalui grup media sosial, mengingatkan masyarakat agar berhati-hati. Barang-barang maupun dokumen berharga sebaiknya diamankan, karena takutnya banjir itu naik cepat pada malam hari. Kalau banjirnya siang masih mudah dipantau, tetapi kalau malam hari itu yang sering membuat panik,” demikian Multazam.
Baca juga: Bank sampah dioptimalkan bantu penanganan sampah di Kotim
Baca juga: Sejumlah desa di Kotim terendam banjir pasca hujan deras
Baca juga: Akses warga di Telaga Antang terputus karena jalan ambles