Sampit (ANTARA) - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diprediksi terjadi per 1 April 2026, dikhawatirkan bakal memicu lonjakan harga bahan pokok (bapok) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah seiring dengan bertambahnya biaya logistik.
“Jika harga minyak dunia naik dan berpengaruh terhadap BBM, tentu akan berdampak pada biaya transportasi, termasuk pengangkutan bahan pangan dari luar daerah,” kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kotim Rody Kamislam di Sampit, Selasa.
Hal ini ia sampaikan guna menanggapi isu mengenai penyesuaian harga BBM per 1 April 2026, berupa kenaikan sekitar 10 persen, mengikuti perkembangan pasar minyak dunia karena adanya gejolak di Timur Tengah.
Rody menjelaskan, bahwa BBM merupakan komponen vital dalam rantai pasok di Kotim. Ketergantungan Kotim terhadap pasokan pangan dari luar daerah, seperti Pulau Jawa dan wilayah lain di Kalimantan, membuat harga di pasar sangat sensitif terhadap biaya angkut.
Menurutnya, kenaikan biaya transportasi otomatis berpengaruh terhadap harga bahan pokok di pasaran, terutama untuk komoditas yang harus didatangkan dari daerah lain.
Selain itu, kondisi geografis Kotim yang luas dengan jangkauan hingga ke pelosok desa turut memperumit keadaan. Distribusi ke wilayah terpencil membutuhkan bahan bakar yang lebih banyak dibandingkan area perkotaan yang aksesnya lebih mudah.
“Di daerah kita jangkauan distribusi ke pelosok cukup jauh, tidak seperti di kota-kota besar. Hal ini tentu menjadi perhatian agar pemerataan distribusi tetap terjaga,” tambah Rody.
Baca juga: DPRD Kotim komitmen pertahankan PPPK di tengah penyesuaian belanja pegawai
Terkait kebijakan harga, Rody menegaskan bahwa wewenang sepenuhnya ada di tangan Pemerintah Pusat. Pemkab Kotim hanya bertugas sebagai fasilitator dan memastikan informasi tersebut tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
“Pemerintah daerah hanya membantu memfasilitasi dan melakukan sosialisasi kebijakan dari pemerintah pusat terkait BBM,” ujarnya.
Guna meredam efek domino terhadap inflasi, Pemkab Kotim melalui Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan telah menyiapkan langkah mitigasi. Salah satu strateginya adalah mengintensifkan program pasar murah dan penyaluran bantuan pangan.
Langkah intervensi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas daya beli masyarakat di tengah isu kenaikan BBM non-subsidi sebesar 10 persen. Pemerintah berupaya agar gejolak harga pasar tidak mencekik ekonomi rumah tangga.
“Dengan adanya program pasar murah maupun bantuan pangan, diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga sehingga dampak kenaikan harga tidak terlalu signifikan,” tutur Rody penuh optimisme.
Namun, ia tidak menampik bahwa secara teori ekonomi, kenaikan harga energi adalah pemicu utama inflasi daerah. Pemerintah daerah kini bersiaga mengawal rantai distribusi agar tidak terjadi penimbunan yang memperparah situasi.
“Memang harus diakui, kenaikan harga energi pada akhirnya akan berdampak pada inflasi. Itu merupakan hukum ekonomi,” demikian Rody.
Baca juga: Pergerakan penumpang Lebaran 2026 di Bandara Haji Asan Sampit capai 10.537 orang
Baca juga: Legislator Kotim minta perketat pengawasan perkapalan
Baca juga: DPRD Kotim sebut realisasi pendapatan 2025 terdampak perubahan regulasi