Momen Hardiknas, DPRD Kotim soroti kualitas belanja pendidikan

Minggu, 3 Mei 2026 08:13 WIB

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotim Riskon Fabiansyah. ANTARA/HO-DPRD Kotim

Sampit (ANTARA) - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) menjadi momentum bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, untuk mengevaluasi arah pembangunan pendidikan, salah satunya berkaitan dengan penggunaan anggaran.

“Pertama-tama, kami dari DPRD Kotim khususnya Komisi III mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional, yang tahun ini mengangkat tema Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotim, Riskon Fabiansyah di Sampit, Sabtu.

Riskon menjelaskan, peringatan Hardiknas menjadi momentum evaluasi bersama terhadap arah pembangunan pendidikan di daerah sekaligus penguat komitmen semua pihak. Salah satu yang menjadi sorotannya adalah kualitas belanja pendidikan yang dinilai belum ideal.

Menurutnya, secara akumulasi penganggaran, alokasi 20 persen untuk sektor pendidikan di Kotim memang telah terpenuhi sesuai amanat undang-undang. Namun, komposisi belanja dinilai masih belum tepat sasaran karena didominasi oleh belanja pegawai.

Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Pasalnya, DPRD masih menerima berbagai keluhan dari satuan pendidikan terkait kekurangan fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar.

“Yang betul-betul untuk pengembangan sarana prasarana kami nilai belum ideal, apalagi masih banyak keluhan dari sekolah terkait kekurangan fasilitas,” ujarnya.

Selain persoalan sarana, DPRD juga menyoroti belum meratanya distribusi tenaga pendidik di wilayah Kotim. Ketimpangan ini dinilai berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di berbagai satuan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan guru.

Di sisi lain, perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik juga dinilai belum sepenuhnya memenuhi harapan. Hal ini termasuk dalam pemberian berbagai bentuk penghargaan dan tunjangan yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja guru.

Riskon juga mengingatkan adanya tantangan ke depan terkait penyesuaian anggaran belanja pegawai yang harus mencapai 30 persen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kondisi ini berpotensi semakin mempersempit ruang fiskal untuk pengembangan sektor pendidikan dan lainnya, karena pengurangan alokasi belanja pegawai guna menyesuaikan peraturan tersebut.

“Belum meratanya tenaga pendidik dan reward (penghargaan) yang diterima juga menjadi catatan kami. Ditambah lagi ke depan kita harus menyesuaikan belanja pegawai 30 persen, ini tentu menjadi tantangan dalam pengelolaan anggaran pendidikan,” sebutnya.

Lebih lanjut, DPRD mendorong pemerintah daerah agar memprioritaskan pemerataan tenaga pendidik serta peningkatan kualitas pendidikan yang tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter.

Menurut Riskon, penguatan nilai-nilai budi pekerti, akhlak dan keimanan menjadi penting untuk menjawab berbagai persoalan sosial yang mulai merambah dunia pendidikan, seperti perundungan (bullying) dan kasus asusila.

Ia juga menyoroti ancaman peredaran narkoba di Kotim yang tergolong tinggi dan berpotensi menyasar kalangan pelajar. Oleh karena itu, dunia pendidikan diharapkan menjadi garda terdepan dalam pencegahan melalui penguatan karakter dan pengawasan.

Momentum Hardiknas, menurutnya, harus dimaknai sebagai titik refleksi untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh, baik dari sisi anggaran, pemerataan tenaga pendidik, hingga pembentukan karakter generasi muda di Kotawaringin Timur.

“Kami berharap ke depan ada pemerataan tenaga pendidik dan pendidikan tidak hanya fokus pada ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga budi pekerti dan akhlak. Kita masih melihat kasus bullying dan asusila, ini menjadi warning bagi dunia pendidikan,” demikian Riskon.