DPRD Kotim cek langsung antrean di SPBU Samuda

Senin, 18 Mei 2026 22:46 WIB

Anggota Dapil III DPRD Kotim melakukan sidak ke SPBU Samuda, Senin (18/5/2026). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

Sampit (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, turun langsung ke SPBU Samuda di Jalan HM Arsyad, Kelurahan Mentaya Hilir Selatan, guna memantau kondisi antrean bahan bakar minyak (BBM) yang belakangan menjadi sorotan masyarakat.

“Inspeksi dadakan (sidak) ini menindaklanjuti pemberitaan yang viral beberapa waktu lalu,” kata Ketua Komisi II DPRD Kotim Akhyannoor di Samuda, Senin.

Kegiatan itu tersebut turut melibatkan antara lain Wakil Ketua II DPRD Kotim Rudianur, anggota Komisi II Zainuddin, anggota Komisi I Wahito Fajriannor, serta melibatkan pihak kepolisian, kecamatan, Koramil Samuda dan Mako Ditpolairud Polda Kalteng.

Akhyannoor menjelaskan, kunjungan itu dilakukan sebagai bentuk respons DPRD terhadap persoalan antrean panjang kendaraan yang selama ini dikeluhkan warga, termasuk adanya keributan saat antre pengisian BBM hingga laporan sopir ambulans yang mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar.

Sidak dilakukan untuk memastikan persoalan yang terjadi di SPBU Samuda dapat segera ditangani agar tidak terus menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Kami ingin melihat langsung kondisi di lapangan dan mencari solusi terhadap persoalan antrean BBM ini,” ujarnya.

Menurut Akhyannor, persoalan antrean BBM sebenarnya tidak hanya terjadi di Kotim, melainkan juga dialami sejumlah daerah lain. Namun, kondisi di SPBU Samuda sempat mendapat perhatian lebih karena ramai diperbincangkan masyarakat dan menjadi perhatian pemerintah pusat.

Ia menegaskan DPRD ingin memastikan seluruh pihak terkait dapat bersama-sama melakukan pembenahan, terutama dalam pengaturan antrean dan pelayanan pengisian BBM agar masyarakat tidak lagi dirugikan.

“Kami memastikan apa yang menjadi permasalahan di SPBU ini bisa segera diselesaikan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik,” tambahnya.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, kondisi antrean kendaraan di SPBU Samuda terlihat lebih tertib dan tidak sepanjang beberapa hari sebelumnya. Arus kendaraan yang masuk untuk pengisian BBM juga terpantau lebih lancar.

Wakil Ketua II DPRD Kotim, Rudianur mengungkapkan sebelumnya antrean kendaraan di SPBU tersebut kerap memanjang hingga keluar area pengisian dan mengganggu masyarakat lain yang ingin membeli BBM non subsidi.

“Biasanya antrean mobil sampai keluar area SPBU. Akibatnya masyarakat lain, termasuk saya sendiri, kesulitan mendapatkan BBM non subsidi karena akses tertutup antrean kendaraan,” ucap Rudianur.

Ia menilai kondisi tersebut tidak boleh terus dibiarkan karena dapat berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat, terutama pengguna kendaraan yang benar-benar membutuhkan BBM untuk keperluan pekerjaan maupun layanan darurat.

Menurutnya, pembenahan sistem antrean menjadi hal penting agar distribusi BBM berjalan lebih tertib dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang justru merugikan masyarakat umum.

“Jangan sampai gara-gara ulah oknum tertentu akhirnya seluruh masyarakat yang menerima dampaknya. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Sementara itu, Manajer SPBU Samuda, Adi, menyampaikan apresiasi atas perhatian DPRD dan unsur terkait yang turun langsung melakukan pengecekan ke lokasi.

Ia menjelaskan selama ini pihak SPBU tetap menjalankan pelayanan pengisian BBM sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam penyaluran BBM subsidi maupun non subsidi.

Adi juga memastikan stok dan kuota BBM di SPBU Samuda masih dalam kondisi aman serta tidak mengalami pengurangan distribusi dari pihak Pertamina.

“Kami tentu membutuhkan masukan dari semua pihak agar persoalan yang terjadi bisa menjadi bahan evaluasi dan pelayanan di SPBU ke depan semakin baik,” demikian Adi.