Komisi II DPRD Kotim dorong skema khusus BBM subsidi bagi petani

Kamis, 21 Mei 2026 16:03 WIB

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Akhyannoor. ANTARA/Devita Maulina

Sampit (ANTARA) - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, mendorong adanya skema khusus penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi petani karena dinilai dapat membantu kebutuhan operasional sektor pertanian sekaligus memastikan distribusi BBM lebih tepat sasaran.

“Waktu rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pertamina beberapa waktu lalu, data petani itu sudah diberikan pihak Pertamina kepada SPBU, yang mana ini nanti menjadi acuan dalam skema distribusi bagi petani,” kata Ketua Komisi II DPRD Kotim Akhyannoor di Sampit, Kamis.

Akhyannoor menjelaskan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat bersama Pertamina agar petani yang benar-benar membutuhkan BBM subsidi dapat terdata dengan baik dan memperoleh pelayanan yang lebih mudah.

Ia menilai sektor pertanian memiliki kebutuhan BBM cukup besar, khususnya untuk mendukung operasional alat dan mesin pertanian di lapangan. Karena itu, distribusi biosolar subsidi harus benar-benar diawasi agar tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.

Selain itu, Akhyannoor meminta pengelola SPBU memberikan kebijakan khusus kepada petani untuk membeli BBM menggunakan jerigen. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan karena alat berat pertanian tidak memungkinkan dibawa langsung ke lokasi pengisian.

“Saya meminta pihak SPBU memberikan kelonggaran kepada petani agar bisa membeli BBM menggunakan jerigen karena kalau alat berat dibawa ke sini tentu akan merusak jalan,” ujarnya.

Disisi lain, ia mengaku masih menerima laporan terkait praktik pelangsiran BBM subsidi yang berdampak pada tingginya harga biosolar di tingkat petani. Kondisi itu dinilai sangat merugikan masyarakat kecil yang menggantungkan aktivitas pertanian pada ketersediaan BBM subsidi.

Akhyannoor mengungkapkan, biosolar subsidi yang dibeli pelangsir dengan harga sekitar Rp300 ribu per jerigen, diduga dijual kembali kepada petani dengan harga jauh lebih tinggi, bahkan mencapai Rp800 ribu hingga lebih dari Rp1 juta.

“Kami harap ke depan jangan main-main lagi, kasihan masyarakat, kasihan pemilik SPBU juga,” tegasnya.

Ia juga meminta pihak SPBU tetap mengutamakan pelayanan bagi kendaraan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan kepentingan masyarakat luas, seperti mobil pemadam kebakaran, ambulans, kendaraan pegawai, pelajar, hingga kendaraan milik TNI dan Polri.

Akhyannoor juga menyoroti dugaan penyalahgunaan barcode BBM subsidi. Berdasarkan laporan yang diterima, terdapat modus penggunaan beberapa barcode pada satu kendaraan dengan cara mengganti plat nomor kendaraan untuk mendapatkan pengisian berulang.

“Saya minta pihak pengawas memperhatikan mobil dan pengendaranya. Walaupun menggunakan barcode berbeda, kalau sudah mengisi sebelumnya tetap harus ditolak,” ucapnya.

Sementara itu, Manajer SPBU Samuda, Adi, mengatakan pihaknya mendukung kebijakan prioritas BBM subsidi bagi petani. Namun demikian, keterbatasan kuota yang diberikan masih menjadi tantangan dalam memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat.

“Kuota solar kami per hari hanya 8 kiloliter, tidak termasuk hari Minggu. Total per bulan sekitar 200 kiloliter,” ungkap Adi.

Ia menerangkan, kebutuhan biosolar untuk sektor pertanian sebelumnya bisa mencapai 300 hingga 500 liter per hari. Oleh sebab itu, kuota yang tersedia harus dibagi secara merata kepada seluruh pengguna yang berhak menerima BBM subsidi.

Adi menambahkan, pihak SPBU terus mengingatkan operator di lapangan agar lebih teliti dalam melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang melakukan pengisian BBM subsidi, terutama untuk mengantisipasi dugaan penggunaan barcode ganda maupun pergantian pelat kendaraan.

“Kalau berulang barcode atau pelat diganti memang agak sulit dideteksi, apalagi kendaraan banyak yang modelnya sama,” demikian Adi.