Tamiang Layang (ANTARA) - Bupati Barito Timur, Kalimantan Tengah, M Yamin meminta kepada seluruh pihak yang tergabung dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), terus berkoordinasi dan menyusun perencanaan dalam mepercepat pelaksanaan reforma Agraria.
Program itu mencakup penataan aset melalui redistribusi tanah serta penataan akses berupa pemberdayaan ekonomi masyarakat, kata Yamin pada saat membuka rapat koordinasi GTRA lingkup Pemkab Bartim, di Tamiang Layang, Selasa.
"Melalui kolaborasi lintas sektor ini, harapannya penyelesaian sengketa lahan dapat dilakukan secara komprehensif, mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
Dia pun membenarkan rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan bersama Komisi II DPR RI dan Kepala BPN, yang dilaksanakan di Palangka Raya pada 23 April 2026. Di mana forum tersebut membahas sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan.
"Dalam rapat itu dibahas percepatan penyelesaian rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR), guna mendukung kepentingan pembangunan dan investasi, penegasan batas desa serta pengakuan terhadap hak adat dan ulayat," beber Yamin.
Selain itu, lanjut dia, turut dibahas persoalan kepemilikan hak atas tanah di kawasan hutan, penyelesaian sengketa dan konflik agraria, hingga pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai upaya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.
Baca juga: Disdukcapil pastikan 263 NIK warga binaan rutan di Bartim valid
Untuk itu, Bupati Bartim ini pun berharap melalui sinergi seluruh pihak, pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Barito Timur dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Ini bukan hanya soal legalitas tanah, tetapi juga bagaimana tanah tersebut mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan," demikian Yamin.
Kegiatan ini Adapun rakor GTRA itu turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Asisten I Setda dan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Kepala Kantor Pertanahan/ATR BPN Barito Timur beserta jajaran, para camat, bagian pemerintahan, bagian hukum, serta sejumlah kepala desa.
(*Kontributor Lepas
Baca juga: Bupati Bartim minta perusahaan tambang ikut jaga jalan kabupaten
Baca juga: Pemkab Bartim siapkan 30 orang ikuti Komcad tingkat Kalteng
Baca juga: PKK Bartim tingkatkan kualitas perempuan lewat vaksin HPV