MPM Muhammadiyah Tindaklanjuti Gerakan Pemberdayaan Masyarakat

Senin, 11 Maret 2013 11:34 WIB

Palangka Raya, 11/3 (Antara) - Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pengurus Pusat Muhammadiyah akan menindaklanjuti program pemberdayaan masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia, sehingga gerakannya jauh lebih massif dan membumi di masa mendatang.

Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah (Kalteng) H Ahmad Syar`i di Palangka Raya, Senin, mengatakan kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatasi kendala dan menguatkan kapasitas pengurus dan fasilisator pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan berkaitan dengan kegiatan "up grading" tingkat regional pada 29-31 Maret 2013 di Palangka Raya, yang diikuti utusan Pimpinan Wilayah, perguruan tinggi Muhammadiyah se-Kalimantan, fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan perguruan tinggi Muhammadiyah.

"MPM Muhammadiyah akan menindaklanjuti kegiatan `up grading` di berbagai wilayah, sehingga apa yang menjadi program dan gerakan pemberdayaan masyarakat ke depan jauh lebih massif dan membumi di masyarakat," katanya.

Ahmad Syar`i mengatakan, agenda pemberdayaan masyarakat dan umat secara eksplisit tertuang dalam "Tanfidz Keputusan" Muktamar Muhammadiyah ke-45 dan 46. Dalam rencana kerja jangan panjang dititik beratkan pada peningkatan pemberdayaan umat dan bangsa sebagai manifestasi peran pengembangan masyarakat madani di Indonesia.

Dia mengatakan, tercetusnya komitmen pemberdayaan sosial dan segenap potensi masyarakat tidak terlepas dari tuntutan yang dihadapi Muhammadiyah untuk membela berbagai masalah masyarakat di akar rumput dan komunitas mustadh`afin dalam berbagai ruang lingkup dan variasinya.

MPM PP Muhammadiyah sudah melakukan agenda pemberdayaan masyarakat secara nyata, namun menghadapi kendala internal karena tidak semua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) dan PDM di seluruh Indonesia mempunyai MPM.

Ahmad Syar`I mengatakan, tidak adanya MPM di tingkat provinsi dan kabupaten menjadi salah satu kendala, dan justru menyebabkan sulitnya bergerak MPM untuk berkoordinasi, bersinergi dan mengimplementasikan berbagai program pemberdayaan yang sudah direncanakan.

"Implementasi program pemberdayaan masyarakat di tingkat wilayah dan daerah perlu mendapat perhatian. Dalam beberapa kesempatan setidaknya sering kita jumpai bahwa `follow up` program yang dilakukan MPM sering tersendat atau berjalan di tempat," katanya.

Dalam rapat kerja nasional (Rakernas) 2011 di Malang, Jawa Timur diputuskan untuk melakukan langkah-langkah penguatan MPM secara keorganisasian di bidang pemberdayaan masyarakat melalui "up grading" di berbagai wilayah di Indonesia.

Kemudian hal ini dipertegas kembali dengan rekomendasi "up grading nasional" pemberdayaan masyarakat 2012. Penegasan ini diingatkan kembali oleh PP Muhammadiyah dalam berbagai kesempatan untuk dilaksanakan secara massif.

(T.S019/B/Y008/C/Y008)