Mampukah Kotim Mengentaskan Desa Tertinggal? Oleh Norjani

Jumat, 26 Juli 2013 23:33 WIB

Norjani

Sampit, Kalteng, 26/7 (Antara) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalteng, masih didera momok banyaknya desa tertinggal. Namun, dengan percaya diri daerah ini bertekad untuk menuntaskan penanganan masalah ini hingga tahun depan.

Semangat luar biasa itu agaknya memang patut diapresiasi, namun yang perlu dipertanyakan adalah kemampuan mereka meningkatkan 24 desa tertinggal menjadi desa maju, dengan deadline atau batas waktu yang tinggal satu setengah tahun.

Penetapan target pengentasan 24 desa tertinggal pada akhir 2014 itu tentu sudah melalui kajian permasalah serta solusinya. Tetapi, tentu bukan perkara mudah untuk memenuhi 14 indikator yang menjadi penilaian seperti ketersediaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, air bersih, sarana komunikasi dan pendukung lainnya, yang merupakan syarat mutlak bagi sebuah desa untuk lepas dari status tertinggal menjadi desa maju.

Saat ini, masih banyak desa di pedalaman Kotim yang belum bisa ditempuh dengan jalur darat. Belum lagi masalah fasilitas penting seperti listrik, sarana dan tenaga kesehatan serta guru yang masih minim.

Selain masih terisolasi jalur darat, masih banyak desa di pedalaman Kotim yang nyaris belum tersentuh kemajuan sarana komunikasi. Jika pun ada, warga harus berjalan kaki sampai tiga jam naik ke bukit yang tinggi hanya sekadar untuk bisa menelepon atau mengirim pesan singkat menggunakan telepon selular.

Keterbatasan inilah yang membuat desa-desa di pedalaman masih sulit lepas dari status desa tertinggal. Bahkan di Kecamatan Bukit Santuai, dari 14 desa yang ada di kecamatan itu, 11 desa di antaranya masih menyandang status desa tertinggal.

Data Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kotim pada 2012, dari 168 desa yang ada di Kotim, sebanyak 143 desa berstatus sebagai desa maju, sedangkan 24 desa berstatus desa tertinggal. Satu-satunya desa yang berstatus sangat maju yang dimiliki Kotim adalah Desa Pelantaran di Kecamatan Cempaga Hulu.

"Program kami, pada 30 Desember 2014 nanti kita sudah nol desa tertinggal. Tapi bisa saja terjadi ada dua desa tertinggal karena Rantau Sawang dan Rantau Suang karena desa itu terbentuk di hutan produksi. Kalau berjalan sesuai rencana maka semua tuntas sesuai target," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotim, Burhanudin, di hadapan DPRD Kotim.

Desa Rantau Sawang dan Rantau Suang terletak di Kecamatan Telaga Antang. Desa ini disebut-sebut memang masih berada dalam kawasan hutan produksi, sehingga perlu prosedur berbeda untuk melakukan kegiatan di dua desa ini, seperti membangun jalan, karena secara hukum statusnya merupakan kawasan hutan.

Desa yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup dari pertanian ini hanya bisa dicapai melalui jalur sungai. Untuk menuju Desa Rantau Sawang, misalnya, warga harus menempuh perjalanan sungai selama 12 jam.

Untuk menuju Sampit, warga Desa Rantau Sawang harus merogoh kantong mengeluarkan biaya mencapai Rp600.000 sekali jalan. Artinya untuk pulang-pergi, warga harus mengeluarkan uang Rp1.200.000.

"Kondisinya memang seperti itu. Kalau ada jalan darat, mungkin desa kami bisa cepat maju karena masyarakat juga mudah memasarkan hasil pertanian," kata Kepala Desa Rantau Sawang, Helwiteryopi.

Sementara itu, menjawab permasalahan seperti ini, pemerintah daerah mengaku telah menyusun program komprehensif dengan melibatkan banyak satuan kerja perangkat daerah untuk berperan sesuai dengan bidang masing-masing.

"Secara umum total anggaran yang akan dialokasikan mencapai

Rp24,2 miliar atau 4,13 persen dari belanja langsung 2014. Ini dimasukkan di masing-masing SKPD yang terkait program ini," kata Burhanudin.

Anggaran itu di antaranya tersebar di Dinas Pendidikan sebesar Rp4,6 miliar, Dinas Kesehatan Rp4 miliar lebih, Dinas Pekerjaan Umum Rp6,9, Dishubkominfo Rp1,9 miliar, Distamben Rp2,4 miliar yang sebagian untuk pengadaan pembangkit listrik tenaga surya, Dislutkan Rp116,4 juta, Dinas Sosial Rp65 juta, Dishutbun Rp390 juta, Distanak, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Rp296 juta lebih, Dispora Rp60 juta, dan lainnya.

Selain program penanggulangan desa tertinggal, Pemkab Kotim juga menyiapkan dana cukup besar untuk program pendukung lainnya pada 2014, yakni penanggulangan kemiskinan yang dialokasikan Rp75,1 miliar.

"Penanggulangan kemiskinan termasuk dalam delapan program prioritas kita. Anggaran tersebut tersebar di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sesuai dengan bidang masing-masing," kata Burhanudin.

Sebaran anggaran tersebut yakni di Dinas Pendidikan sebesar Rp11,8 miliar, Dinas Kesehatan Rp39,4 miliar, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Rp146 juta, Dinsosnakertrans Rp1,2 miliar, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp6 miliar lebih, Disnatanak Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Rp7,6 miliar, Dinas Kehutanan Rp7 miliar, Dislutkan Rp470 juta serta Dinas Koperasi dan UKM Rp476,3 juta.

Pendekatan Berbeda

Kepala Badan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kotim, Redy Setiawan mengungkapkan optimismenya terhadap upaya pengentasan desa tertinggal di daerah mereka.

"Kami sangat yakin, apalagi saat ini semua SKPD sangat kompak dan satu persepsi dalam masalah ini. Kami selalu turun bersama-sama sehingga saya yakin kita mampu menuntaskan pengentasan desa-desa tertinggal," ujar Redy.

Hasil evaluasi pihaknya, kendala utama yang dihadapi desa-desa tertinggal tersebut adalah keterbatasan infrastruktur. Namun yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah semua sektor, sehingga diharapkan dapat mempercepat kemandirian desa dan masyarakatnya.

Setiap SKPD akan berperan sesuai dengan bidang masing-masing. Pola tersebut diharapkan akan mempercepat pembangunan di desa karena semua bidang akan digenjot pembangunannya secara bersama-sama.

"Tetapi pendekatannya pasti berbeda-beda karena desa di kawasan hilir dan di kawasan hulu tentu punya permasalahan dan kondisi berbeda. Makanya tim sudah melakukan survei dan evaluasi di lapangan untuk melihat apa saja yang dibutuhkan di masing-masing desa," ujarnya.

Redy menegaskan, upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan desa tertinggal tidak hanya tertumpu pada pembangunan sarana fisik. Ekonomi kerakyatan juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar masyarakat di desa tertinggal bisa mandiri dan sejahtera.

Untuk desa-desa yang punya karakteristik khusus, kata dia, tentu harus ditangani dengan pola yang berbeda. Pendekatan yang dilakukan tidak semata pada program fisik, tetapi juga terhadap kultur masyarakat lokal setempat.

"Seperti Desa Rantau Sawang, Rantau Suang dan Tumbang Manggu itu kan sedikit berbeda dibanding desa lain. Selain geografisnya yang rumit, kehidupan masyarakatnya juga masih sangat mempertahankan budaya dan kearifan lokal. Untuk desa seperti ini tentu penanganannya berbeda. Bahkan kalau saya berpikir, lebih baik desa-desa seperti ini dijadikan desa wisata," ujar Redy.

Masyarakat tentu berharap semua program yang dibuat pemerintah daerah melalui seluruh SKPD, bisa berjalan dengan lancar. Sudah lama masyarakat di desa tertinggal, khususnya di pedalaman Kotim ingin bisa maju seperti warga Kotim lainnya yang tinggal di desa dekat dengan kota.

(T.KR-NJI/B/H-KWR/H-KWR)