Masyarakat Kotim Kecewa DPRD Dan Pemkab Bela PT BUM

Sampit (Antara Kalteng) - Masyarakat Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah kecewa dengan DPRD dan pemerintah daerah terkait belum adanya solusi permasalahan dengan PT Bangkitgiat Usaha Mandiri.

"Sejak rapat dengar pendapat, hingga belum adanya solusi saat ini, sudah jelas kelihatan DPRD dan pemerintah daerah lebih berpihak kepada PT BUM. Padahal saat rapat dengar pendapat jelas-jelas terungkap apa saja pelanggaran aturan yang dilakukan perusahaan itu," kata Ketua Forum Bersama Lembaga Swadaya Masyarakat Kotawaringin Timur (Kotim) Audy Valent di Sampit, Minggu.

Konflik antara masyarakat Desa Tumbang Kalang dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT BUM dibahas di DPRD Kotawaringin Timur pada Senin (25/4), dipimpin Wakil Ketua DPRD, Parimus. Ratusan warga hadir sambil melakukan aksi damai. Rapat itu juga dihadiri jajaran manajemen PT BUM dan pemerintah daerah dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan, Sugiannoor.

Saat itu rapat memutuskan memberi waktu tiga hari kepada PT BUM untuk menjawab tuntutan-tuntutan yang disampaikan warga, khususnya terkait penyediaan plasma yang memang sudah seharusnya menjadi kewajiban perusahaan.

Namun Audy yang mendampingi masyarakat Desa Tumbang Kalang sangat kecewa karena ketika mereka menagih janji dan kejelasan itu ke DPRD pada Kamis (28/4), tak ada satupun anggota dewan maupun wakil pemerintah daerah yang menemui mereka. Lebih parah lagi, para anggota daerah pemilihan V yang saat pemilu lalu dipilih oleh masyarakat setempat, juga tidak ada muncul.

"Ketidakhadiran dewan jadi pengingkaran dan penghianatan rakyat. Apa karena PT BUM milik salah satu anggota DPR pusat sehingga DPRD dan pemerintah daerah jadi ciut nyalinya? Sejak awal saya curiga. Ini konspirasi tingkat tinggi dan sudah didesain supaya hasilnya jadi tidak jelas seperti ini. Terbukti saat rapat dengar pendapat pun pemkab lebih membela perusahaan," tandas Audy.

Masalah ini dinilai cukup ironis karena PT BUM sudah beroperasi puluhan tahun namun kewajibannya membangun kebun plasma untuk masyarakat. Anehnya, selama ini terkesan ada pembiaran oleh pemerintah daerah sehingga perusahaan ini terus berjalan meski ada aturan yang belum dipenuhi.

"Sekarang ini masyarakat mulai menyuarakan kepada kami untuk menggelar demonstrasi besar-besaran, tapi kali ini kemungkinan arahnya ke pemerintah kabupaten karena dinilai membela perusahaan. Pemkab yang mengimbau masyarakat untuk tidak menjual lahan, tapi mereka melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi perusahaan yang melawan aturan seperti ini," tegas Audy.

Audy menilai, gejolak masalah ini di Desa Tumbang Kalang tidak akan selesai tidak diselesaikan secara adil, arif dan bijaksana. Pihaknya dari Forum Bersama yang menaungi 14 LSM, bertekad akan terus membantu masyarakat memperjuangkan hak-hak mereka.

Saat rapat dengar pendapat di DPRD pekan lalu, perwakilan pemerintah daerah dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan, Sugiannoor, berjanji akan mengevaluasi perizinan PT BUM. Mereka juga mengaku belum mengetahui ada izin hak guna usaha tahun 2013 milik PT BUM yang kini dijadikan dasar memperluas areal perkebunan kelapa sawit tersebut.