Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan virus discontent atau ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah harus diwaspadai, supaya tidak memicu ketidakstabilan pemerintahan di suatu negara.
Pentingnya kita mewaspadai dan mengantisipasi timbulnya virus discontent, virus ketidakpuasan masyarakat yang bisa memicu keadaan yang tidak stabil, kata Wapres Maruf saat menyampaikan pidato kunci pada Seminar Sekolah Peserta Sespimti Polri Dikreg Ke-28 di Grand Ballroom The Tribrata Dharmawangsa Jakarta, Jumat.
Menurut Ma'ruf, gelombang ketidakpuasan masyarakat terhadap penguasa sudah muncul di sejumlah negara, seperti di Hong Kong, Chili, dan Lebanon.
Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah itu, kata dia, juga tidak tertolong dengan penerapan kebijakan seperti perombakan kabinet hingga mundurnya pemimpin di negara-negara tersebut.
Di Chili, padahal masalah yang timbul hanya kenaikan transportasi umum. Bahkan ketika reshuffle kabinet itu juga tidak menyelesaikan masalah, katanya.
Maruf, yang awalnya akan ke Chili pada Senin (11/11) untuk menghadiri pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), batal berangkat karena Pemerintah Chili menunda pelaksanaan pertemuan tersebut.
Begitu juga di Hong Kong, sumbernya soal HAM, masalah ekstradisi; dan sampai sekarang sudah lebih dari satu bulan demonstrasinya terus berlanjut dan ekonominya lumpuh, katanya.
Di Lebanon, gelombang ketidakpuasan masyarakat memaksa Perdana Menteri Saad al-Hariri mundur dari jabatannya. Namun, keputusan itu juga belum menyelesaikan persoalan di negara tersebut.
Oleh karena itu, masalah virus discontent menurut saya harus diwaspadai, diantisipasi, supaya tidak terjadi seperti yang di Chili, Hong Kong maupun Lebanon, sehingga kita bisa menjaga stabilitas bangsa dan negara, kata Ma'ruf.
Waspada virus discontent ancam keutuhan NKRI
Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan keterangan pers di Bandara Husein Sastranegara Bandung, Jawa Barat, Selasa (4/11/2019). ANTARA/Deputi Komunikasi dan Informasi Publik Setwapres/pri.
