Bupati Barito Utara terima LHE SAKIP

id bupati barut nadalsyah,lhe sakip 2019,nusa dua,bali

Bupati Barito Utara terima LHE SAKIP

Bupati Barito Utara H Nadalsyah menerima LHE SAKIP 2019 yang diserahkan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Muhammad Yusuf Ateh di Nusa Dua, Bali, Senin (27/1/2020).ANTARA/HO-Dinas Kominfosandi Barito Utara

Bali (ANTARA) - Bupati Barito Utara H Nadalsyah menerima Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk pemerintah provinsi/kabupaten/kota wilayah II  di Inaya Putri Bali Kawasan Wisata Nusa Dua, Bali, Senin.

Bupati usai menerima hasil penyerahan LHE SAKIP menghimbau kepada seluruh perangkat daerah di Barito Utara agar dapat memaksimalkan lagi kinerja yang selama ini telah terlaksana dengan baik.

"Saya minta agar seluruh kepala perangkat daerah di lingkup Pemkab Barito Utara agar lebih memaksimalkan kinerjanya lagi. Yang hasilnya berdampak bagi masyarakat," katanya.

Nadalsyah  mengharapkan dengan adanya peningkatan dalam pelaksanaan kinerja yang mengacu kepada uraian tugas dari tugas pokok dan fungsi seluruh perangkat daerah akan menjadikan Pemkab Barito Utara optimal dalam memberikan pelayanan kepada publik sesuai standar pelayanan dan aturan serta ketentuan yang berlaku.
 
Bupati Barito Utara H Nadalsyah foto bersama pejabat di daerah setempat usai menghadiri penyerahan LHE SAKIP 2019 di Nusa Dua, Bali, Senin (27/1/2020).ANTARA/HO-Dinas Kominfosandi Barito Utara

"Agar nantinya seluruh perangkat daerah Kabupaten Barito Utara dalam bekerja dengan berbasis kinerja yang lebih baik lagi pada tahun-tahun selanjutnya," kata Nadalsyah.

Kegiatan itu juga dihadiri Plh Sekretaris Daerah Inriaty Karawaheni, Kepala Bappedalitbang Muhlis, Inspektur Elpi Epanop dan Kepala Bagian Organisasi Setda  

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Acara yang dibuka Menteri PAN dan RB yang diwakili Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Muhammad Yusuf Ateh dan dihadiri Gubernur/Wakil Gubernur seluruh Kalimantan, Sekretaris Jendral Kemendagri, Kapolda Bali, Para Bupati, Walikota, Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Bappeda, serta Kepala Bagian Organisasi dari Bali, DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Lampung.

Hasil perolehan SAKIP provinsi untuk tahun 2019 yakni 1 provinsi dengan kategori AA, 4 provinsi dengan kategori A, 6 provinsi dengan kategori BB, 22 provinsi dengan kategori B, dan 1 provinsi dengan kategori CC.

Sedangkan untuk Kabupaten/kota yakni 10 daerah dengan kategori A, 54 daerah dengan kategori BB, 220 daerah dengan kategori B, 130 daerah dengan kategori CC, 87 daerah dengan kategori C, dan 5 daerah dengan kategori D.