Musuh Pancasila adalah agama, GP Ansor: Jangan benturkan agama dengan Pancasila

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas menilai pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi yang menyatakan musuh Pancasila adalah agama perlu diluruskan karena terkesan membenturkan agama dengan Pancasila.

"Pernyataan Kepala BPIP Pak Yudian Wahyudi tersebut, seperti yang dimuat salah satu media siber, Rabu (12/2/2020), terkesan membenturkan agama dengan Pancasila. Kalau agama jadi musuh terbesar Pancasila, sama saja kelompok-kelompok radikal yang anti-Pancasila mendapat justifikasi, kata Gus Yaqut di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, bahkan menjaga Pancasila sebenarnya jadi sebuah bentuk menegakkan agama yang penuh kasih sayang sekaligus adil bagi semua. Kemudian, menjadi muslim yang baik, rahmat bagi semesta itu juga bagian dari meninggikan derajat Pancasila.

Gus Yaqut mengatakan, Pancasila yang selama ini diterima sebagai jalan kemaslahatan hidup berbangsa mampu menengahi berbagai macam perbedaan, jika kemudian agama dan Pancasila dibenturkan, maka Pancasila akhirnya dijadikan musuh bersama.

"Kelahiran dan disepakatinya Pancasila sebagai dasar negara serta perekat berbagai macam perbedaan di Indonesia ini sudah melalui perjalanan panjang dan banyak pertimbangan. Rongrongan ideologi Islam transnasional terhadap Pancasila belakangan inilah yang makin nyata," tuturnya

Maka, menurut dia sebagai bangsa sebenarnya kita sedang diuji untuk bisa bersama-sama merawat Pancasila sebagai satu-satunya asas.

"Saya yakin, Pacasila ini adalah kalimatun sawa alias titik temu antar suku, agama, etnis, ras, atau ragam identitas lainnya," ujar Gus Yaqut menegaskan.

Ia mengatakan, ada tiga masalah besar yang dihadapi bangsa belakangan ini, pertama soal keberadaan sekelompok kecil masyarakat yang ingin mengubah konsensus nasional, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Misalnya, Al-Ikhwanu al-Muslimun (IM) dan Hizbut Tahrir (HT) yang masuk pada kisaran tahun 1980-an yang berkembang di kampus-kampus negeri, sudah banyak survei yang menunjukkan hal itu. Intinya adalah ideologi Islam transnasional sangat dominan memengaruhi sikap dan pandangan sebagian kecil masyarakat terhadap Pancasila dan NKRI sebagai ideologi dan bentuk negara," ujarnya.

Masalah kedua lanjutnya yakni, klaim kebenaran (Islam) secara sepihak, sebagian kecil umat Islam, seperti salafi atau wahabi menganggap gagasan dan praktik keberislaman mereka yang benar.

"Di luar kelompok mereka salah, sesat, kafir, musyrik, dan lain-lain. Nah, klaim kebenaran ini marak di tengah-tengah muslim perkotaan," ucapnya.

Kemudian persoalan ketiga adalah kalangan mayoritas (silent majority) yang cenderung diam dan kelompok yang menolak Pancasila kata Yaqut jumlahnya sebenarnya tak signifikan.

"Tapi, karena silent majority hanya diam, tidak melawan, bersikap tak acuh, maka pengaruh propaganda khilafah menjadi meluas. Ini yang harus menjadi perhatian, bagaimana mendorong mayoritas berani bersuara, jangan hanya diam," katanya.

Dia membenarkan bahwa urusan Pancasila sudah final dan Nahdlatul Ulama (NU) telah mengakui keberadaan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah hidup bangsa.

"NU menerima Pancasila sebagai asas organisasi, dan menyatakan sebagai asas bangsa sudah final. Rais Aam Pengurus Besar NU KH Achmad Siddiq waktu itu secara gamblang menyatakan Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara yang menjadi asas bangsa Indonesia," ujarnya.

Gus Yaqut menjelaskan, hubungan Islam dan Pancasila dalam pandangan Kiai Achmad Siddiq bukan berarti menyejajarkan Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi. Sebab, hal itu dapat merendahkan Islam dengan ideologi atau isme-isme tertentu.

"Islam yang dicantumkan sebagai asas dasar itu adalah Islam dalam artian ideologi, bukan Islam dalam artian agama. Ini bukan lantas menafikan Islam sebagai agama, tapi mengontekstualisasikan Islam yang berperan bukan hanya sebagai jalan hidup, namun juga ilmu pengetahuan dan tradisi pemikiran yang tidak lekang oleh zaman," ujarnya.