DPRD nilai pengelolaan data Pemkab Barsel masih lemah

Buntok (ANTARA) - DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah menilai pengelolaan data yang dilakukan pemerintah kabupaten setempat masih lemah.

"Kami menilai pengelolaan data yang dilakukan eksekutif masih lemah," kata Ketua DPRD Barito Selatan, Farid Yusran usai memimpin rapat Badan Anggaran DPRD tiga satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) di Buntok, Senin.

Dikatakannya, hal itu terlihat dalam rapat yang dilaksanakan dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD), serta Dinas Pendidikan Barito Selatan yang membahas pergeseran anggaran refocusing.

"Dalam rapat tersebut terlihat adanya kekeliruan saat memasukkan atau 'input' dan dalam mengentri data. Juga kekurangan dana dalam melaksanakan kegiatan. Bahkan setelah didalami, ternyata ada Dana Insentif Daerah (DID) yang belum terentri oleh pihak eksekutif," ucapnya.

Begitu juga dengan data penerima bantuan sosial (bansos), dan hal itu memunculkan pikiran-pikiran negatif dari masyarakat terkait apa yang dilaksanakan, karena dinilai ada tumpang tindih data, serta pelaksanaannya tidak tepat sasaran.

Ia juga mencontohkan terkait data penerima bantuan sosial, ada orang yang sudah meninggal dunia yang terdata. Bahkan orang yang mampu pun juga ikut terdata sebagai penerima bansos.

Seharusnya pihak eksekutif perlu memperbarui atau 'mengupdate' data terlebih dulu dan menempelkan data-data penerima bansos, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten pada papan pengumuman di setiap kelurahan dan desa.

"Hal itu agar bisa diketahui mana masyarakat yang dapat bantuan dari pusat maupun provinsi dan dengan data itu, akan diketahui penerima bansos yang belum terdata," ucapnya yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan tersebut.

Setelah itu lanjut dia, baru ditindaklanjuti dan kalau datanya tidak sesuai, maka bisa diganti dengan masyarakat yang layak sebagai penerima bansos tersebut.

Oleh karena itu, DPRD Barito Selatan mendorong eksekutif agar menyiapkan data secara transparan, supaya tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan, begitu juga dengan data penerima bansos.