Jakarta (ANTARA) - Komisi pemilihan umum RI mengusulkan masker, hand sanitizer dan face shield (pelindung wajah) untuk dijadikan bahan atau alat peraga kampanye dalam Pemilihan kepala daerah serentak 2020.
"Jadi pemberian item ini (sebagai peraga kampanye) sudah disetujui (dalam rapat konsultasi bersama Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri)," kata Arief Budiman di Jakarta, Rabu.
Pada pemilu atau pilkada sebelumnya kata dia bahan kampanye hanya berupa baju, topi dan stiker yang dibagikan calon kepala daerah pada pemilih.
Namun, lanjut dia penambahan bahan kampanye berupa alat-alat protokol kesehatan dipertimbangkan sebagai salah satu dukungan upaya menekan penyebaran wabah COVID-19
Kemudian upaya lainnya kata Arief yakni tema kampanye, calon kepala daerah diharapkan dalam visi misi mereka agar menyampaikan tentang strategi perlawanan pada COVID-19.
"Nah ini juga berdebat kemarin yang punya kemampuan untuk membuat kebijakan melawan COVID-19 itu kan sekarang ada pada pemerintah itu kan berarti memberi ruang yang lebih luas kepada petahana," ucap Arief.
Sementara, calon penantang yang bukan petahana yang baru saja ikut berkompetisi dalam pesta demokrasi daerah baru tentu tidak memiliki kemampuan soal kebijakan penanganan COVID-19.
"Jadi dikhawatirkan ini nanti tidak fair tidak berimbang, nah perdebatan itu kemarin sudah kami jelaskan, kepentingan kita apa karena kami ingin pandemi terus menurun sehingga pada tanggal 9 Desember nanti masyarakat tidak takut tidak khawatir untuk datang memilih," ujarnya
Tema kampanye yang memasukkan strategi perlawanan yang ditawarkan calon kepala daerah dalam visi misi mereka lanjut dia secara prinsip sudah bisa diterima.
"Selanjutnya, secara teknis bagaimana kita menuangkan sehingga semua bisa dapat kesempatan dan perlakuan yang sama masing-masing pasangan calon," ujar Arief Budiman.
Berita Terkait
DPR RI serukan peningkatan literasi digital bagi perempuan
Selasa, 17 Desember 2024 17:43 Wib
Pemerintah diminta lindungi masyarakat dari pinjol
Senin, 16 Desember 2024 22:25 Wib
Terbesar gunakan lahan Kalteng, potensi perkebunan sawit dioptimalkan
Senin, 16 Desember 2024 14:19 Wib
APBN 2025 terbanyak di Pusat, Teras Narang sebut kepala daerah dituntut inovatif
Sabtu, 14 Desember 2024 18:23 Wib
Teras Narang minta atensi Kemendagri terkait rencana DPD RI bahas RUU MHA
Rabu, 11 Desember 2024 14:08 Wib
Pemerintah Pusat perlu mengevaluasi kebijakan moratorium DOB, kata Teras Narang
Senin, 9 Desember 2024 13:26 Wib
Komisi VII DPR minta pemerintah genjot riset industri anggur lokal
Sabtu, 7 Desember 2024 17:48 Wib
Antara Heritage Center perlu diketahui warga
Jumat, 6 Desember 2024 17:57 Wib