Bupati tanggapi dugaan korupsi dana hibah KPU Kotim

Jumat, 30 Januari 2026 19:15 WIB

Bupati Kotim Halikinnor saat diwawancarai terkait kasus yang menyeret KPU setempat, Jumat (30/1/2026). ANTARA/Devita Maulina

Sampit (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Halikinnor turut menanggapi terkait dugaan korupsi dana hibah yang melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat dan menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menghormati proses hukum yang berlaku.

“Berkaitan dengan KPU ini kan kita ikuti saja proses, karena itu sesuai dengan ketentuan, kita memonitor saja,” kata Halikinnor di Sampit, Jumat

Hal ini ia sampaikan sehubungan dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum setempat baru-baru ini.

Bahkan pada 12 Januari 2026 lalu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalteng telah melakukan penggeledahan ke Kantor KPU Kotim dan sejumlah instansi terkait hingga tempat usaha yang bekerja sama dengan KPU Kotim dalam pelaksanaan Pilkada lalu.

Langkah ini merupakan bagian dari proses penyelidikan penggunaan dana hibah dari Pemkab Kotim kepada KPU setempat untuk Pilkada yang dilaksanakan pada 2023-2024, dengan nilai sekitar Rp40 miliar.

Saat ini, Kejati Kalteng telah memanggil puluhan saksi, mulai dari komisioner, bendahara, hingga pihak rekanan penyedia jasa untuk mendalami aliran dana tersebut.

Halikinnor berpesan agar seluruh jajaran KPU Kotim untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta bersikap kooperatif terhadap penyidik kejaksaan.

Orang nomor satu di Bumi Habaring Hurung ini juga mengingatkan bahwa sebagai lembaga penyelenggara negara, KPU memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan keuangan.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa pihaknya terus memantau setiap tahapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan berharap agar tidak ada hambatan dalam proses pengungkapan kasus ini agar status hukum perkara tersebut menjadi jelas di mata publik.

“Saya harap KPU juga kooperatif terhadap setiap prosesnya, sebagai lembaga negara ya harus taat dan hukum,” demikian Halikinnor.