Wakil Bupati Sukamara Ahmadi, Jumat menjelaskan, pihaknya bersama Inspektorat dan BPKAD mengikuti kegiatan tersebut dengan topik pembahasan terkait sinergi dan transformasi pengawasan.
“Dalam hal ini akan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP ) Sukamara dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sehingga perlu penanganan cepat, tetapi harus tepat dan akuntabel,” katanya di Sukamara.
Menurutnya, lebih baik dalam kondisi saat ini, tentunya kebijakan yang diambil baik mengenai pengawasan, pendampingan, sehingga apabila ada yang keliru serta sedikit kesalahan dapat segera dilakukan perbaikan.
“Hal ini sebenarnya berkenaan dengan penggunaan anggaran, dimana aturannya sendiri dapat berubah-rubah, sehingga menyebabkan ketakutan dan kekhawatiran dalam penggunaannya, baik di bidang kesehatan maupun pemulihan ekonomi,” jelasnya.
Maka ditekankan kepada Inspektorat dalam hal ini APIP, harus ikut mendampingi maupun mengawal supaya cepat, tepat dan akuntabel, sehingga di kemudian hari tidak ditemui dengan hal-hal yang tidak diinginkan.
“Inilah yang menyebabkan penyerapan anggaran juga sangat rendah, sekitar empat puluh persen. Bukan disebabkan kinerja kita yang lambat, melainkan bentuk dari kehati-hatian penggunaan anggaran yang aturannya selalu berubah-ubah,” ungkap Ahmadi.
Setelah mengikuti rapat secara daring dengan Kemendagri dan BPKP RI, langkah-langkah Pemkab Sukamara kedepan, yakni segera mengambil tindakan dengan langkah cepat untuk segera merealisasikan anggaran.
“Apalagi di bidang pemulihan ekonomi nasional dan masyarakat harus segera menggeliat," jelasnya.
Hingga pada akhirnya perputaran uang di masyarakat lebih maksimal dan dunia usaha lebih kuat lagi, serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi saat ini.
