DPRD Barsel ingatkan APBD 2021 fokus pemulihan ekonomi rakyat

id Kalimantan Tengah, HM Farid Yusran,APBD tahun 2021 Barsel,Kabupaten Barito Selatan,Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan,DPRD Kabupaten Barito Selatan,B

DPRD Barsel ingatkan APBD 2021 fokus pemulihan ekonomi rakyat

Ketua DPRD Barito Selatan HM Farid Yusran saat diwawancarai sejumlah wartawan di Buntok, 18/11/2020. ANTARA/Bayu Ilmiawan.

Buntok, Kalteng (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Barito Selatan, Kalimantan Tengah, HM Farid Yusran mengingatkan bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten untuk tahun 2021, harus lebih difokuskan pada pemulihan rakyat yang terdampak pandemi COVID-19.

"Hal tersebut sesuai petunjuk Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)," kata Fairid usai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di Buntok, Rabu.

Dikatakan, untuk pemulihan perekonomian rakyat tersebut program yang dilaksanakan diantaranya memperlancar akses infrastruktur jalan dan jembatan yang ada di daerah ini.

"Termasuk dalam bidang kesehatan dan pendidikan dan bisang lain yang mendukung untuk pemulihan ekonomi rakyat yang terdampak pandemi COVID-19," ucpnya.

Menurut politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan itu mengatakan, hal tersebut dilakukan agar segala keperluan masyarakat baik untuk menjalankan ekonomi dan lain sebagainya bisa berjalan dengan lancar.

Baca juga: DSPMD Barsel bahas percepatan penyaluran DD tahap III

Meskipun demikian, lanjut dia, semua pihak memahami bahwa dalam APBD 2021 yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Selatan masih ada berhutang, namun semua itu banyak persyaratan yang harus diselesaikan oleh pihak eksekutif.

"Untuk defisit anggaran dalam APBD Barito Selatan pada 2021 ini kurang lebih sebesar Rp 90 miliar, tapi semua itu masih bisa tertutupi dengan pembiayaan dan rencana pinjaman oleh Pemkab sebesar Rp 140 miliar," kata Farid.

Menurut dia, untuk menutupi defisit tersebut eksekutif berencana melakukan pinjaman sebesar Rp 140 miliar, namun nilainya bisa naik dan juga bisa turun dari nilai tersebut.

Acara pembahasan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tersebut dihadiri anggota DPRD dan sejumlah Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) setempat.

Baca juga: Setiap desa diingatkan salurkan BLT-DD tahap III

Baca juga: PLN perluas jaringan listrik ke lima desa di Barsel

Pewarta :
Uploader : Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar