Palangka Raya (ANTARA) - Kalangan Komisi I dan II serta III DPRD Kalimantan Tengah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kabupaten di provinsi ini, sebagai upaya memantau realisasi peraturan daerah serta program budidaya perikanan, khususnya tambak udang dan lainnya.
Ketua Komisi I DPRD Kalteng Freddy Ering di Palangka Raya, Kamis, mengatakan pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pulang Pisau, untuk mendapatkan informasi sekaligus memantau sudah sejauh mana pelaksanaan Perda Pajak Air Permukaan.
"Kunker ini juga untuk mendorong optimalisasi Pajak Air Permukaan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)," ucapnya.
Selain itu, lanjut dia, menggali informasi sejauh mana bagi hasil antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, keserasian hubungan komunikasi antar satuan operasional perangkat daerah (OPD) yang bertugas mencari PAD, serta mendorong peningkatan kinerja pemerintah dalam tata kelola keuangan daerah.
"Intinya itu, kunker kami ini berkaitan dengan tugas dan fungsi Komisi I DPRD Kalteng," singkat Freddy.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kalteng Lohing Simon menyatakan bahwa pihaknya melakukan kunker ke Kabupaten Sukamara. Kunker itu untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan di bidang perekonomian, yakni program perikanan dan peternakan.
Baca juga: Waket DPRD Kalteng cek kesiapan sekolah di Katingan laksanakan PTM
Dia mengatakan pengawasan terhadap program perikanan kali ini, lebih difokuskan pada pengembangan kawasan dan pengelolaan budidaya Udang secara berkelanjutan di Kabupaten Sukamara.
"Kalau untuk program peternakan, kami fokuskan pada pengembangan dan pengelolaan petenakan Sapi secara terintegrasi di Kawasan Sukamara Ranch," singkat Lohing.
Untuk kunker Komisi II DPRD Kalteng, langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalteng Jimmy Carter, turut diikuti Lohing Simon, Wakil Ketua Komisi II Henry M Yoseph, Sekretaris Komisi II Sudarsono, anggota Komisi II HM Sriosako, Sengkon, Jainudin Karim, Fajar Hariadi, Maryani Sabran, Ina Prayawati, Natalia dan Yeni Maria Kahta.
Baca juga: Ketua DPRD Kalteng: Opini WTP bukti pemprov bersih dan akuntabel
