Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memperkirakan anggaran kesehatan dalam penanganan COVID-19 akan meningkat hingga Rp300 triliun pada tahun 2021.
"Sebuah angka yang sangat besar karena memang sebagian besar anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah alokasi kesehatan," ujar Sri Mulyani dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu.
Sri Mulyani menjelaskan, jumlah anggaran awal yang dialokasikan untuk kesehatan pada tahun 2021 sebesar Rp176 triliun, namun bertambah menjadi Rp214,9 triliun seiring dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Selain itu, belanja untuk bantuan sosial juga ditingkatkan menjadi Rp187 triliun pada tahun 2021 karena masyarakat mengalami tekanan yang sangat luar biasa pada saat pemerintah melakukan pembatasan.
Ia menyebutkan, jenis bantuan sosial yang ditingkatkan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta masyarakat paling bawah, kartu sembako untuk 18,8 juta, Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 juta dan 5,95 juta penerima tambahan, serta bantuan logistik dalam bentuk beras Bulog.
"Ada pula Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan bantuan kuota internet bagi para pelajar di Tanah Air, hingga berbagai diskon listrik yang diperpanjang hingga akhir tahun," ungkap Sri Mulyani.
Maka dari itu, Bendahara Negara mengatakan, seluruh tambahan alokasi anggaran kesehatan maupun perlindungan sosial tersebut menyebabkan alokasi PEN meningkat dari Rp699 triliun pada 2020 menjadi Rp744,75 triliun pada tahun ini.
Berita Terkait
Erick Thohir dan Sri Mulyani beri materi di retret kabinet
Sabtu, 26 Oktober 2024 13:50 Wib
Sri Mulyani: Proses pensiun dini PLTU Cirebon masih berlangsung
Sabtu, 7 September 2024 14:09 Wib
Menkeu sebut utang Indonesia relatif terjaga di tengah ketidakpastian dunia
Senin, 2 September 2024 20:05 Wib
Wamen Keuangan Thomas Djiwandono bakal gantikan Sri Mulyani
Rabu, 21 Agustus 2024 18:54 Wib
Menkeu Sri Mulyani anggarkan Rp504,7 triliun untuk perlinsos pada RAPBN 2025
Sabtu, 17 Agustus 2024 13:05 Wib
RAPBN 2025 alokasikan anggaran dasar Rp143,1 miliar untuk IKN
Sabtu, 17 Agustus 2024 13:03 Wib
Kemenkeu anggarkan Rp372,3 triliun RAPBN 2025 untuk hukum-hankam
Sabtu, 17 Agustus 2024 13:00 Wib
Menkeu alokasikan Rp421,7 triliun untuk ketahanan energi di RAPBN 2025
Sabtu, 17 Agustus 2024 11:46 Wib