Legislator Kotim berharap program CSR lebih terarah

Sampit (ANTARA) - Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Dadang Siswanto berharap pelaksanaan program "corporate social responsibility"  atau program tanggung jawab sosial perusahaan lebih terarah dan sejalan dengan program pemerintah sehingga hasilnya lebih optimal. 

"Kalau lima tahun saja pemerintah jadi koordinator CSR, saya yakin pembangunan akan lebih maju dan terlihat. Tetapi kalau kita biarkan berjalan apa adanya seperti ini, saya rasa kurang optimal," kata Dadang di Sampit, Senin. 

Program CSR dinilai berpotensi besar untuk membantu percepatan pembangunan daerah. Hal itu karena banyak perusahaan besar di daerah ini sehingga potensi CSR juga besar. 

Jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit sekitar 58 perusahaan. Selain itu juga ada sejumlah perusahaan perkayuan, kehutanan, perbankan dan lainnya. 

Sesuai aturan, perusahaan wajib menyisihkan pendapatan mereka untuk melaksanakan program CSR. Jika program CSR bisa diarahkan dan disinergikan dengan program pemerintah maka dipastikan akan berdampak besar dalam mewujudkan pembangunan yang direncanakan di daerah ini. 

Baca juga: Perusahaan kepelabuhanan di Kotim diingatkan wajib beri perlindungan pekerja

Selama ini pelaksanaan program CSR belum terkoordinasi dengan baik, bahkan cenderung tidak transparan. Oleh karena itu tidak berlebihan jika sering menjadi sorotan karena pemerintah daerah dan masyarakat berharap program CSR membawa manfaat besar bagi daerah dan masyarakat. 

Tidak hanya berdampak positif terhadap pembangunan dan masyarakat sekitar lokasi perusahaan, tetapi juga wilayah lain di Kotawaringin Timur secara keseluruhan. Namun pelaksanaannya perlu disinergikan dengan program yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah. 

Dia mencontohkan, saat ini masih banyak jalan rusak di kawasan pelosok, padahal lokasinya tidak jauh dari perusahaan dan juga sering dilintasi kendaraan milik perusahaan. Seharusnya perbaikannya bisa dilakukan dengan mudah secara permanen jika program CSR perusahaan yang ada di kawasan itu disinergikan dan dikoordinasikan pemerintah daerah untuk memperbaiki kerusakan jalan tersebut. 

Pemerintah daerah cukup berat meningkatkan pembangunan dalam waktu cepat karena anggaran yang dimiliki cukup terbatas. Namun jika dibantu dari program CSR maka hal itu sangat memungkinkan untuk diwujudkan. 

“Kalau berharap anggaran daerah sangat sulit untuk menyelesaikan semua program yang diharapkan masyarakat. DPRD jadi penggerak untuk mendorong pemerintah daerah supaya juga bekerja melalui sektor CSR ini,“ jelas Dadang. 

Dadang juga mengimbau kesadaran dan keterbukaan pihak perusahaan untuk menyinergikan program CSR mereka dengan program pembangunan yang dibuat pemerintah daerah. Harapannya agar ini menjadi kekuatan besar dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. 

Baca juga: Dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan Kotim masih tinggi

Baca juga: Kebakaran di Sampit hanguskan bangunan pembuatan batako

Baca juga: Seorang anak di Sampit meninggal kesetrum saat berwisata