Legislator Kalteng ini tidak setuju kepala daerah dipilih DPRD

Jumat, 23 Januari 2026 13:55 WIB

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering. ANTARA/Dokumentasi Pribadi.

Palangka Raya (ANTARA) - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Tengah, Yohanes Freddy Ering menekankan, partainya tidak setuju apabila mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD.

"Kalau kami di PDI Perjuangan, ya tegas saja tentang sistem Pilkada. Jadi tetap untuk kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat," katanya di Palangka Raya, Jumat.

Menurutnya pemilihan langsung oleh rakyat merupakan mekanisme yang tepat hingga saat ini. Sebab melalui mekanisme tersebut masyarakat bisa menilai dan melihat langsung kualitas kepala daerah yang dipilihnya.

"Karena rakyat lah yang pantas memilih siapa kepala daerahnya masing-masing," ucapnya.

Freddy menyebutkan, munculnya wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD adalah hal yang wajar dalam dinamika politik, yang dilatarbelakangi oleh berbagai macam alasan seperti biaya pilkada langsung yang besar hingga kekhawatiran politik uang.

Terkait hal tersebut, dia menegaskan persoalannya bukan pada sistem pemilihannya, melainkan pada integritas proses seleksi dan pengawasan di lapangan oleh penyelenggara, pemerintah, dan partai politik sendiri.

"Sistem yang kita pakai sekarang sudah pas. Jadi ke depan, ya perlu dibenahi lagi supaya lebih baik, misalkan dalam hal seleksi pemilihan calon-calon yang berkualitas," ujarnya.

Lebih lanjut, Freddy menekankan pentingnya komitmen seluruh elemen politik untuk menjaga kemurnian suara rakyat dari pengaruh materi. Pengawasan ketat sejak dini, mulai dari tingkat internal partai dalam memberikan rekomendasi, dianggap sebagai kunci utama perbaikan kualitas demokrasi.

"Yang pasti sekarang ini tidak ada alasan urgensi untuk mengubah mekanisme pemilihan kembali ke DPRD jika instrumen pendukungnya bisa diperbaiki. Intinya kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat," demikian Freddy.