Twitter akan perluas izin iklan politik

Jakarta (ANTARA) - Twitter mengumumkan akan memperluas izin untuk jenis iklan politik yang lebih beragam. Langkah itu berbanding terbalik dengan kebijakan tahun 2019 sebab perusahaan tengah berupaya meningkatkan pendapatan, sebagaimana yang dilaporkan Reuters, Rabu.

Perusahaan itu juga akan melonggarkan kebijakan untuk iklan yang berbasis sebab-akibat (cause-based ads) di Amerika Serikat dan bergerak menyelaraskan kebijakan iklan mereka dengan TV dan outlet media lainnya.

Pada 2019, Twitter melarang iklan politik setelah platorm tersebut dan perusahaan media sosial lainnya seperti Facebook dikritik karena membiarkan informasi yang salah mengenai pemilu menyebar di layanannya.

Sejak Musk mengambil alih Twitter pada Oktober lalu, pengiklan korporat hengkang sebagai bentuk respon atas Musk yang memberhentikan ribuan karyawan, memulihkan penangguhan permanen Mantan Presiden AS Donald Trump, dan mempercepat penyediaan fitur verifikasi berbayar yang menyebabkan penipu dapat menyamar sebagai perusahaan publik di Twitter.

Bulan lalu, Musk mempertahankan langkah-langkah pemangkasan biaya dan mengatakan Twitter menghadapi arus kas negatif sebesar 3 miliar dolar AS atau sekitar Rp46,7 triliun tahun depan.