Kasus bocornya data pemilih harus diusut tuntas

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta Pemerintah untuk mengusut tuntas kasus kebocoran data pemilih di situs Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (29/11).
 
"Ya, itu harus diselesaikan karena kebocoran data itu adalah data pribadi kita," kata Muzani saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis.

Menurut Muzani, kebocoran data pemilih sangat membahayakan masyarakat dan institusi KPU. Dengan bocornya data tersebut, pihak yang melakukan pembobolan bisa memanfaatkan ratusan ribu data warga negara Indonesia kepada pihak lain untuk kepentingan tertentu.
 
Kondisi ini, kata dia, membuat masyarakat merasa tidak aman sehingga berpotensi menurunkan kredibilitas KPU di mata publik.
 
Muzani meminta pihak terkait mencari tahu penyebab bobolnya situs KPU tersebut.

"Jadi, itu harus diatasi dicari penyebabnya siapa yang tanggung jawab. Data sepenting itu bisa bocor," kata dia.

Sebelumnya, perhatian publik tertuju pada peretas anonim bernama "Jimbo" yang mengklaim telah meretas situs KPU dan mengakses data pemilih dari situs tersebut.
 
Akun tersebut membagikan 500.000 data contoh dalam satu unggahan di situs BreachForums. Situs tersebut biasanya untuk menjual data-data hasil peretasan.
 
Jimbo juga memverifikasi kebenaran data dengan beberapa tangkapan layar dari situs cekdptonline.kpu.go.id.
 
Dalam unggahannya, Jimbo mengungkapkan dari 252 juta data yang diperolehnya, terdapat beberapa data yang terduplikasi.
 
Setelah dilakukan penyaringan, ditemukan 204.807.203 data. Angka tersebut hampir sama dengan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) KPU yang mencapai 204.807.222 pemilih dari 514 kabupaten/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan.
 
Data yang berhasil diakses "Jimbo" itu mencakup informasi pribadi, seperti nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), nomor KTP, nomor paspor pemilih di luar negeri, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, serta kode tempat pemungutan suara (TPS).
 
Sementara itu, KPU pun terus berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Siber Pemilu guna memastikan keamanan data pemilih pada Pemilu 2024.
 
"Saat ini kami meminta bantuan dari Satgas Siber, sekarang yang bekerja BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara)," kata anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (28/11).
 
Betty mengatakan bahwa KPU telah menerima informasi terkait dengan dugaan pembobolan data pemilih oleh seorang peretas yang menggunakan nama "Jimbo" tersebut.
 
KPU langsung melakukan penelusuran dan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian (K/L) terkait, termasuk berkoordinasi dengan BSSN untuk memverifikasi sumber data yang diduga telah dibobol itu.