Kuala Pembuang (ANTARA) - Kalangan DPRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah terus mendorong pemerintah untuk dapat memacu pendapatan daerah dengan mengoptimalkan berbagai sektor potensial.
Salah satunya, Fraksi Partai Golongan Karya atau Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan mendorong pemerintah melakukan upaya percepatan dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Salah satunya melalui sektor Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)," terang Anggota Fraksi Golkar DPRD Seruyan Atinita di Kuala Pembuang.
Hal itu disampaikan saat membacakan pandangan umum Fraksi Partai Golkar terhadap pidato pengantar Bupati Seruyan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.
"Agar PBB-P2 mampu menambah pendapatan daerah, guna membantu pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, Fraksi Partai Golkar juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah," kata Atinita baru-baru ini.
Adapun rekomendasi yang pihaknya sampaikan, yakni perlu ditetapkan batas minimum piutang PBB-P2 yang harus direalisasikan dalam penagihan piutang PBB-P2.
Melakukan pemutakhiran database sehingga dapat meminimalisir adanya kesalahan dalam melakukan input atau pemeriksaan data khususnya untuk kesesuaian antara tagihan nilai PBB-P2 dengan nilai objek pajak yang sebenarnya.
Kemudian dapat melakukan pelatihan sumber daya administrator pajak agar dapat meminimalisir adanya kesalahan dalam melakukan pengelolaan PBB-P2.
"Hingga melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sebagai wajib pajak mengenai PBB-P2," tuturnya.
