Palangka Raya (ANTARA) -
Perluasan pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda empat secara bertahap terus dilakukan Pertamina Patra Niaga, termasuk salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
Perluasan pendataan tahap satu dimulai pertengahan Juli meliputi wilayah Jawa Madura Bali (Jamali) dan beberapa wilayah non Jamali yaitu Kepri, Maluku, NTT, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, kata Area Managet Communication & CSR Kalimantan Pertamina Patra Niaga Arya Yusa Dwicandra dihubungi dari Palangka Raya, Rabu.
"Untuk Provinsi Kalimantan Tengah masuk tahap berikutnya sekitar bulan September dan Oktober," ujarnya.
Perluasan pendataan ini dilakukan setelah sebelumnya diterapkan di 41 kota/kabupaten sejak Juli 2023. Pertamina Patra Niaga melaksanakan ini sebagai upaya untuk mewujudkan subsidi tepat.
Arya menuturkan, seperti halnya dalam penerapan Program Subsidi Tepat Solar Subsidi yang sudah dilaksanakan sebelumnya, pada tahap sosialisasi dan registrasi pengguna BBM Pertalite roda empat diminta melakukan pendaftaran Program Subsidi Tepat Pertalite.
"Ini dilakukan untuk mendapatkan QR Code yang nantinya digunakan dalam pembelian BBM Pertalite," jelasnya.
Baca juga: Produk rotan di Palangka Raya binaan Pertamina tembus luar negeri
Dia menyampaikan, langkah pendataan pengguna Pertalite ini diambil sebagai upaya perusahaan mencatat transaksi BBM penugasan secara lebih baik dan transparan, mengingat adanya anggaran kompensasi yang diberikan pemerintah untuk produk Pertalite.
Perluasan wilayah ini dilakukan secara bertahap mulai di 190 kota/kabupaten wilayah Jamali dan sebagian Non Jamali, kemudian untuk provinsi lainnya atau sebanyak 283 kota/kabupaten lainnya akan menyusul di tahap berikutnya.
"Bagi kendaraan roda empat yang belum memiliki QR Code juga tetap akan dilayani, dan kemudian diarahkan mendaftar di situs web Subsidi Tepat,” ucapnya.
Pertamina mencatat hingga awal Juli 2024, sudah lebih dari 4,6 juta pengguna Pertalite mendaftar QR Code. Adapun pendataan ini bukanlah pembatasan.
"Kami harap ini membantu pemerintah mengetahui pengguna subsidi BBM dan mampu meminimalisir indikasi kecurangan atau penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan," jelasnya.
Baca juga: Pertamina UMK Academy bantu pelaku usaha Palangka Raya naik kelas
Baca juga: Pertamina: Tak ada kenaikan harga Pertamax Series pada Juni 2024
