DPRD dukung penuh penguatan data Satu Data Indonesia di Murung Raya

Murung Raya (ANTARA) - Kabupaten Murung Raya menunjukkan komitmen kuat terhadap penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) yang merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022. Hal ini terungkap dalam sebuah diskusi bertajuk "Penguatan Data Statistik Sektoral dan Satu Data Indonesia" yang digelar di Aula A Kantor Bupati Murung Raya pada Senin (11/11/2024). Diskusi ini mengundang sejumlah pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendorong peningkatan kualitas data serta keterbukaan informasi di daerah ini.

Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Rumiadi, memberikan apresiasi atas inisiatif tersebut. Menurutnya, keberadaan data yang akurat dan terpadu sangat penting dalam perencanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat.

“Langkah ini penting untuk memastikan kebijakan pembangunan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujar Rumiadi, yang juga menekankan bahwa transparansi dan keterbukaan informasi publik adalah bagian integral dari SDI.

Diskusi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, di antaranya Penjabat (Pj) Bupati Murung Raya, Hermon, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo SP) Kabupaten Murung Raya, Rahmat K. Tambunan, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Murung Raya, Restu Kristianto. Pada kesempatan tersebut, Rahmat K. Tambunan menegaskan pentingnya kualitas dan ketersediaan data, khususnya untuk sektor ekonomi, seperti pangan, pertanian, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. 

“Implementasi SDI bertujuan untuk menyediakan data yang tidak hanya akurat dan terkini, tetapi juga mudah diakses dan dapat dibagikan antarinstansi,” ujar Rahmat.

Menurutnya, SDI dapat menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan yang mengutamakan keterbukaan dan transparansi.

Pelaksanaan SDI di Kabupaten Murung Raya diharapkan dapat mendukung penyusunan kebijakan berbasis data yang lebih tepat sasaran dan efisien. Melalui inisiatif ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk mendorong penggunaan data yang lebih terintegrasi dan komprehensif, yang akan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pencapaian pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.