Kasongan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah (Kalteng) terus berupaya menyelaraskan program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah setempat dengan visi dan misi bupati setempat.
"Saya minta seluruh perangkat daerah dan kecamatan fokus pada tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja harus sejalan dengan Renstra agar pembangunan berjalan sesuai visi dan misi daerah," kata Pj Sekda Kabupaten Katingan, Deddy Ferras di Kasongan, Jumat.
Dia juga menekankan bahwa hingga 30 Juni 2025, seluruh perangkat daerah dan kecamatan harus mencermati realisasi program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD.
"Saya minta seluruh perangkat daerah dan kecamatan fokus pada tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja harus sejalan dengan Renstra agar pembangunan berjalan sesuai visi dan misi daerah," tegas Deddy Ferras.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa tahun 2025 menjadi tahun awal pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Pemkab Katingan telah merampungkan sejumlah rancangan peraturan daerah sebagai dasar hukum pembangunan, termasuk Raperda tentang RPJMD.
Pj Sekda pun mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan semangat, dedikasi, dan integritas dalam menjalankan misi pembangunan tahap awal.
“Pemerintahan yang baik harus melayani, transparan, dan responsif terhadap tantangan. Ini tanggung jawab besar yang harus dijalankan bersama,” katanya.
Deddy juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Program dan kegiatan harus terus dipacu agar target RPJMD 2025–2029 tercapai secara bertahap dan terukur,” katanya.
Pernyataan itu diungkapkan dia saat dikonfirmasi terkait pelaksanaan Rapat Pimpinan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra) dan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan II Tahun Anggaran 2025.
Baca juga: Pemkab-DPRD Katingan fokus efisiensi dan dampak nyata penyusunan anggaran 2026
Deddy Ferras menegaskan bahwa pelaksanaan Rapim Tepra dan Rakordal menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat akuntabilitas publik.
"Saya menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai sarana evaluasi atas pelaksanaan program pembangunan. Ini penting untuk memastikan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah," jelasnya.
Menurutnya, forum ini merupakan momentum untuk menyelaraskan kinerja perangkat daerah dengan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024–2026 dan RKPD Tahun 2025.
Baca juga: Bupati Katingan tinjau MPP tegaskan komitmen peningkatan pelayanan publik
Baca juga: Empat Putra-Putri Katingan ikuti seleksi Gita Bahana Nusantara
Baca juga: Mahasiswa KKN UPR di Katingan diharapkan bawa perubahan kemajuan desa
