Sampit (ANTARA) - Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Irawati menyebut penjaringan calon murid untuk Sekolah Rakyat (SR), memberikan multiplier effect atau efek ganda berupa pembaharuan data warga miskin di wilayah setempat.
"Dibalik upaya kami untuk menjaring calon murid SR, ada hikmah lain yang kami dapatkan, yaitu bisa mendata masyarakat miskin yang ada di Kotim dan selama ini belum terjangkau bantuan pemerintah," kata Irawati di Sampit, Kamis.
Ia menjelaskan, dalam penjaringan calon murid SR ini pemerintah daerah pemerintah daerah dihadapkan dengan berbagai tantangan. Selain kriteria murid yang ditentukan dari Kementerian Sosial (Kemensos) cukup rumit, respons dari masyarakat juga beragam.
Banyak orang tua atau wali anak yang merasa enggan atau tidak tega membiarkan anaknya masuk SR dan harus menetap di asrama. Ditambah lagi kurangnya pemahaman terkait SR membuat tak sedikit yang skeptis terhadap program pemerintah tersebut.
Kondisi inilah yang mendorong Pemkab Kotim, khususnya Wakil Bupati bersama Dinas Sosial untuk melakukan pendekatan yang lebih intens, dengan mendatangi satu per satu rumah calon murid potensial untuk memberikan sosialisasi sekaligus pendataan.
"Dalam penjaringan calon murid itu ada beberapa kriteria yang menjadi catatan kami, karena ada anak yang dikatakan miskin tetapi memiliki riwayat penyakit tertentu sehingga tidak bisa direkomendasikan ke SR, tetapi pemerintah daerah tidak akan tinggal diam," ujarnya.
Irawati melanjutkan, untuk penjaringan calon murid SR ini acuan utamanya adalah Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Kemensos. Tetapi, karena jumlah murid yang terjaring masih kurang dari kuota, maka pemerintah daerah diberikan kelonggaran untuk menjaring calon murid di luar DTSEN dengan tetap mengacu pada sejumlah kriteria.
Adapun informasi terkait calon murid di luar DTSEN ini, didapat dari petugas PKH dan kecamatan yang sebelumnya diminta untuk mencari anak atau warga di wilayah masing-masing yang dapat direkomendasikan untuk mengikuti program SR. Ketika dilakukan penjaringan calon murid itu ada beberapa anak yang sebenarnya berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu, namun tidak sesuai kriteria dari Kemensos, sehingga tidak bisa dimasukkan ke SR.
Baca juga: DPRD Kotim dorong akselerasi infrastruktur air bersih
"Untuk yang seperti itu tetap akan kami bantu, misalnya untuk yang sakit akan kami bantu pengobatannya sekaligus di data agar bisa mendapat program bantuan dari pemerintah, seperti program keluarga harapan dan semacamnya," sebutnya.
Irawati menambahkan, masih adanya warga miskin yang belum terdaftar dalam program penerima bantuan ini disebabkan beberapa lah, di antaranya masih kurangnya kepedulian untuk mengurus data administrasi kependudukan (adminduk). Hal ini diketahui karena saat dilakukan pendataan ternyata warga yang bersangkutan belum memiliki adminduk. Sebagian warga juga mengeluhkan RT yang tidak mendata atau mempedulikan kondisi warga di wilayah masing-masing.
"Memang dalam hal ini RT harus proaktif untuk mendata warganya, karena ada beberapa yang sebenarnya warga lokal dan sudah lama menetap tetapi tidak pernah mendapat bantuan apapun. Hal ini juga menjadi catatan kami agar bisa menjadi perhatian kedepannya," demikian Irawati.
Baca juga: Film Ternyata Aku Korban mengedukasi pelajar di Kotim tentang perundungan
Baca juga: Gerakan Pangan Murah di Kotim mulai jangkau kelurahan
Baca juga: DWP Kotim berkomitmen tingkatkan aksi nyata bantu masyarakat
