Palangka Raya (ANTARA) - Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Hatir Sata Tarigan mengingatkan pemerintah kota untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara bijak dan efisien agar terhindar dari pemborosan anggaran.
"Prinsip pengelolaan keuangan yang sehat harus menjadi pedoman utama dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Palangka Raya," katanya, Selasa.
Ia menganalogikan pengelolaan APBD seperti mengatur keuangan rumah tangga, di mana pendapatan harus lebih besar daripada pengeluaran.
Prinsip ini harus diterapkan agar belanja daerah tidak membebani keuangan daerah, untuk itu pemerintah kota diharapkan tetap harus mampu membiayai program-program prioritas pembangunan, terutama dalam pelayanan publik.
"Jadi pola pikir dalam pengelolaan APBD harus mengedepankan efisiensi dan perencanaan yang realistis. Hal ini terutama berlaku untuk belanja operasional yang sering kali menyedot porsi anggaran cukup besar," ucapnya.
Hatir menambahkan, optimalisasi pendapatan daerah juga sangat penting, sebab pendapatan dapat digali dari berbagai sektor seperti pajak, retribusi, serta potensi lain yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca juga: DPRD Palangka Raya dukung penuh peningkatan jalan pemukiman
Selain pemerintah, lembaga legislatif pun memiliki peran strategis dalam menjaga disiplin anggaran, untuk itu DPRD harus memastikan setiap rupiah dari APBD digunakan sesuai tujuan dan perencanaan yang telah disepakati.
Ia menilai, pengawasan tersebut menjadi kunci agar program pembangunan berjalan efektif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
“APBD merupakan cerminan arah kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada visi pembangunan yang jelas,” ujarnya.
Hatir berharap, kerja sama antara eksekutif dan legislatif dapat terjalin erat dalam menjaga kesehatan fiskal daerah di Kota Palangka Raya.
Dengan pengelolaan APBD yang bijak, ia optimistis Kota Palangka Raya dapat terus berkembang tanpa meninggalkan beban fiskal yang berat di masa mendatang.
"Adanya Koordinasi yang baik diharapkan mampu mendorong efektivitas pelaksanaan program pembangunan," demikian Hatir.
Baca juga: Pemkab Katingan gandeng WWF untuk kelola ekosistem gambut
Baca juga: Legislator Palangka Raya usul CFN di lokasi baru untuk pemerataan ekonomi
Baca juga: Dinas Perikanan dukung Pasar Penyeimbang jaga kestabilan harga ikan
