DPRD Palangka Raya berharap ada dampak positif penghargaan I-SIM

Jumat, 13 Februari 2026 14:06 WIB

Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu. ANTARA/Rajib Rizali

Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Hap Baperdu berharap penghargaan Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) for Cities 2025 yang diterima pemerintah kota benar-benar berdampak positif nyata bagi masyarakat.

“Penghargaan ini tentu patut diapresiasi, tetapi jangan berhenti pada seremoni. Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan pembangunan berkelanjutan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya di Palangka Raya, Jumat.

Ia menyebutkan, capaian tersebut menunjukkan adanya keseriusan pemerintah kota dalam mengintegrasikan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Menurut Hap, skor 65,16 yang diraih Palangka Raya mencerminkan upaya positif dalam tata kelola pembangunan berkelanjutan, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun ekonomi.

Namun demikian, ia mengingatkan tantangan utama justru terletak pada konsistensi pelaksanaan program di lapangan, terutama pada tingkat pelayanan langsung kepada masyarakat.

“Masuk 10 besar nasional tentu membanggakan, apalagi dengan kategori The Encourager. Tetapi tantangannya adalah memastikan komitmen itu terus dijaga dan diperkuat dalam program nyata,” ucapnya.

Baca juga: UMPR meriahkan Pawai Tarhib Ramadhan 1447 H, seluruh fakultas ambil bagian

Hap menilai, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, DPRD, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

Ia menegaskan, DPRD Kota Palangka Raya akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar seluruh program berbasis SDGs berjalan sesuai tujuan dan tidak menyimpang dari kepentingan publik.

“Kami di DPRD siap mendukung melalui penganggaran dan pengawasan. Prinsipnya, pembangunan harus inklusif dan tidak meninggalkan kelompok masyarakat yang rentan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hap mendorong agar penghargaan nasional ini dijadikan momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor strategis.

Ia menilai sektor ekonomi kerakyatan, lingkungan hidup, serta kesejahteraan sosial harus menjadi prioritas agar konsep keberlanjutan tidak hanya berhenti pada indikator penilaian.

“Keberlanjutan bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga keadilan sosial dan ekonomi. Masyarakat harus benar-benar merasakan manfaat dari setiap kebijakan pembangunan yang dijalankan,” demikian Hap.