Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memanfaatkan sumber energi alternatif sinar matahari untuk operasional beberapa infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Untuk di beberapa daerah kami sudah menggunakan energi, tidak harus listrik dari PLN, tapi juga menggunakan dari matahari," kata Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kemkomdigi Raden Wijaya Kusumawardhana dalam sesi diskusi di Jakarta Pusat, Kamis.
Wijaya mencontohkan, sebagian BTS yang berada di Papua, Papua Pegunungan, dan daerah terpencil lainnya beroperasi menggunakan energi surya untuk memastikan akses internet di wilayah tersebut tidak terganggu.
"Infrastruktur digital juga harus beriringan dengan infrastruktur fisik yaitu energi karena dalam digitalisasi untuk bisa tersambung harus ada energi," ujar dia.
Meskipun pasokan energi dari panel surya berbeda dengan ketersediaan listrik konvensional, infrastruktur BTS tetap bisa memberikan akses jaringan di wilayah 3T, terutama untuk kebutuhan masyarakat dan sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan.
"Paling tidak (BTS) memberikan kesempatan (akses internet) kepada lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan, dan instansi pemerintah khususnya di bidang hankam (pertahanan dan keamanan)," kata Wijaya.
Diketahui, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebutkan kehadiran konektivitas internet di wilayah terdepan, terluar, tertinggal (3T) adalah suatu keharusan yang harus diakomodasi pemerintah karena menjadi bentuk nyata keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Transformasi digital tidak mungkin terjadi tanpa konektivitas yang baik. Presiden Prabowo Subianto dalam visi besarnya, juga menegaskan bahwa layanan-layanan publik akan dilakukan secara digital. Dan karena itu, kita perlu mempersiapkan sampai ke pelosok hingga pos di perbatasan untuk bisa terkoneksi,” kata Meutya.
Menurutnya, salah satu tantangan pembangunan infrastruktur digital di Indonesia ialah kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat luas dengan lebih dari 17.000 pulau serta jumlah penduduk yang besar
Pemerataan akses telekomunikasi, kata dia, tidak hanya tentang membangun infrastruktur, tapi juga soal menjaga kualitas konektivitas pada masa depan. Upaya itu memerlukan waktu dan usaha konsisten agar keadilan sosial khususnya terkait konektivitas internet bisa tercapai.
