Palangka Raya (ANTARA) - Lima pimpinan partai politik (parpol) di Kalimantan Tengah seperti NasDem, PPP, PSI, Hanura dan Gerindra melakukan pertemuan di kantor NasDem Kalteng membahas dampak kebijakan pemerintah pusat terkait Transfer ke Daerah (TKD), kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, serta penyesuaian jadwal Pemilu 2029 pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua DPW PPP Kalteng Awaludin Noor mengatakan, penyesuaian regulasi pemilu menjadi salah satu agenda mendesak, bahkan pemisahan jadwal pemilu nasional dan daerah pada 2029 perlu diantisipasi melalui revisi aturan yang lebih cepat agar tidak menimbulkan kekacauan teknis.
"Undang-undang pemilu harus segera disesuaikan agar jadwal pemilu terpisah tidak menimbulkan persoalan baru," kata Awaludin Noor, Senin (1/12/2025) malam.
Dia juga menyoroti potensi gejolak akibat pemangkasan TKD. Menurutnya, dampak perubahan alokasi anggaran itu diperkirakan mulai terasa pada 2026 sehingga pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif, diminta bersiap menghadapi konsekuensi fiskalnya.
Selain itu, Awaludin menyampaikan duka cita atas bencana yang terjadi di Sumatra dan Aceh, sembari mengingatkan pentingnya penguatan mitigasi bencana di daerah.
Di tempat yang sama, Ketua DPD Gerindra Kalteng Iwan Kurniawan menilai pertemuan lintas parpol ini merupakan refleksi akhir tahun untuk membaca ulang persoalan strategis di daerah. Ia menegaskan, berbagai isu klasik seperti illegal logging dan illegal mining tidak boleh terus-menerus dibiarkan.
"Tentunya ini bukan lagi rahasia. Jangan sampai menunggu ada bencana baru semua ribut," katanya.
Iwan menambahkan, pihaknya akan mengagendakan pertemuan lanjutan pada akhir Januari atau awal Februari 2026 untuk merumuskan sikap terhadap kebijakan pemerintah. Bahkan dirinya juga mengingatkan agar Gubernur Kalteng terpilih harus menuntaskan janji-janji kampanyenya yang telah disampaikan.
"Sebagai partai pendukung, ada beban moral memastikan janji itu benar-benar dijalankan," tegasnya.
Sementara itu Ketua DPW Nasdem Kalteng Faridawaty Darland Atjeh menekankan bahwa hubungan antara partai politik dan pemerintah daerah tidak boleh hanya menguat saat momentum pilkada. Menurutnya, partai tetap memiliki fungsi kontrol untuk memastikan aspirasi masyarakat tersalurkan.
"Partai itu kawan pemerintah, tapi kami juga harus jadi kontrol. Jangan kami hanya dicari saat pilkada saja," tegas Faridawaty.
Faridawaty juga mendorong pemerintah daerah, khususnya Gubernur Kalteng, untuk lebih tegas menyuarakan kepentingan daerah terkait pemangkasan TKD.
"Gubernur harus berani menyampaikan. Urusan dapat atau tidak, itu belakangan. Libatkan semua anggota dewan asal Kalteng di Senayan, agar akses perjuangan kepentingan daerah semakin kuat,” bebernya.
Dalam pertemuan tersebut juga ditutup dengan kesepahaman bahwa lima parpol akan terus membangun komunikasi intensif, guna menyikapi dinamika kebijakan nasional yang berpotensi mempengaruhi stabilitas dan pembangunan daerah.
Baca juga: Kalteng siap sinkronkan program pendidikan daerah dengan kebijakan pusat
Baca juga: Pacu kompetensi pendidik di Kalteng melalui pelatihan digital
Baca juga: Disdik Kalteng terus pacu program rumah untuk guru
