
DPRD Palangka Raya tekankan transparansi dan ketepatan sasaran 600 unit bedah rumah

Palangka Raya (ANTARA) - Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Hatir Sata Tarigan meminta pemerintah kota mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program bedah rumah sebanyak 600 unit agar berjalan tepat sasaran.
“Yang paling utama adalah ketepatan sasaran. Jangan sampai program yang sangat baik ini justru tidak diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan. Data harus diverifikasi secara cermat,” katanya di Palangka Raya, Kamis.
Ia menegaskan, validasi dan verifikasi data calon penerima bantuan harus dilakukan secara menyeluruh sejak tahap awal pendataan.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan program benar-benar menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang masuk kategori layak menerima bantuan.
“Kami ingin proses pendataan dilakukan secara terbuka dan melibatkan pengawasan agar tidak terjadi kekeliruan maupun tumpang tindih penerima,” ucapnya.
Hatir menjelaskan, program bedah rumah tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah pusat melalui skema pembangunan rumah layak huni yang bersumber dari APBN.
Baca juga: Polresta Palangka Raya musnahkan ratusan gram sabu
Anggaran kegiatan ini menggunakan uang negara. Untuk dia menilai seluruh tahapan pelaksanaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun kepada publik.
“Kami di DPRD tentu akan mengawal mulai dari pendataan, penetapan penerima hingga progres pembangunan di lapangan. Ini menyangkut anggaran negara dan hak masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH) bukan sekadar proyek pembangunan fisik semata.
Program tersebut dinilai memiliki dampak strategis dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
“Rumah yang layak itu berdampak langsung pada kesehatan, kenyamanan, bahkan masa depan anak-anak di dalamnya. Jadi ini bukan hanya soal bangunan, tapi kualitas hidup. Kami berharap program ini benar-benar menjadi solusi nyata dalam menekan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial di Kota Palangka Raya,” demikian Hatir.
Baca juga: UMPR wajibkan dosen-pegawai ikuti Ramadhan Camp 1447 Hijriah di tiga kampus
Baca juga: FBI UMPR-Kanwil DJPb Kalteng kolaborasi kuliah umum ekonomi
Baca juga: Ratusan produk UMKM Palangka Raya ekspor ke New Zealand
Pewarta : Rajib Rizali
Uploader: Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2026
