Menhut ingatkan ancaman El Nino, RI siaga kemarau panjang

Rabu, 13 Mei 2026 14:09 WIB

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. (ANTARA/HO-Kemenhut RI)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan Indonesia tengah meningkatkan kewaspadaan dan berbagai persiapan untuk menghadapi fenomena El Nino dan potensi kemarau panjang.

Hal tersebut ia sampaikan dalam rangkaian Sidang ke-21 Forum Kehutanan Persatuan Bangsa-Bangsa (United Nations Forum on Forests/UNFF21) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, awal pekan ini.

“Tahun ini kita harus jauh lebih hati-hati. Adanya potensi kemarau yang lebih panjang akibat El Nino menuntut kewaspadaan tinggi dari kita semua,” kata Menhut Raja Antoni dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa berdasarkan analisis data cuaca, diprediksi akan terjadi fenomena El Nino dengan intensitas rendah hingga moderat pada Juni 2026 yang berpotensi menyebabkan musim kemarau lebih panjang.

“Saya meminta seluruh jajaran dan mitra terkait untuk tidak lengah dan terus meningkatkan patroli serta pemantauan di wilayah-wilayah rawan,” ujar Menhut.

Sementara itu, dalam rangkaian UNFF21 di Markas Besar PBB, Raja Antoni turut melaporkan capaian signifikan Indonesia dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal ini, kata dia, menjadi bukti nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat aksi iklim melalui perlindungan ekosistem hutan secara berkelanjutan.

Menhut mengatakan bahwa dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah berhasil mengurangi luas kebakaran hutan dan lahan sebesar 86 persen.

“Keberhasilan ini merupakan hasil dari penguatan sistem pencegahan dan peringatan dini yang terintegrasi, penegakan hukum yang tegas, serta pendekatan berbasis masyarakat di tingkat tapak,” kata dia.

Capaian positif ini terus berlanjut, di mana pada periode satu tahun terakhir (2024-2025), Indonesia mencatatkan penurunan luas karhutla yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Menhut, penurunan ini didorong oleh penguatan pemantauan titik panas (hotspot) dan respons cepat pemadaman oleh tim gabungan di lapangan.

Lebih jauh, Menhut Raja Antoni juga menekankan bahwa penekanan angka karhutla tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat semata, tapi juga kerja sama yang erat antara masyarakat, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pencegahan dilakukan secara efektif sejak dini.

“Kolaborasi dan kesiapsiagaan adalah kunci. Kita harus memastikan bahwa angka karhutla dapat terus ditekan demi menjaga kelestarian hutan dan memastikan kualitas udara yang sehat bagi masyarakat,” kata Menhut.