PB HMI dorong APBN 2027 perkuat peran pemuda dan ekraf
Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nur Ghina Muslimah mendorong kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 memberikan dampak lebih nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pemuda dan pelaku ekonomi kreatif (ekraf).
Dalam keterangan yang diterima di Palangka Raya, Jumat, Ghina menyampaikan, APBN tidak semestinya hanya dinilai berdasarkan besaran anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dari kemampuan belanja negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat serta menciptakan peluang ekonomi baru.
“APBN bukan sekadar persoalan seberapa besar anggaran yang dimiliki negara, tetapi bagaimana anggaran tersebut benar-benar hadir dan menjawab kebutuhan rakyat. Ukuran keberhasilannya adalah dampak yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia mengatakan tema kebijakan fiskal 2027, yakni “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”, perlu diterjemahkan melalui program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan daya saing masyarakat.
Ghina menilai pemuda harus mendapat perhatian lebih besar karena memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional. Bonus demografi, menurut dia, harus diikuti dengan kebijakan yang membuka ruang bagi generasi muda untuk menjadi pelaku utama perekonomian.
“Kita memiliki bonus demografi dan generasi muda yang kreatif. Jangan sampai mereka hanya menjadi objek pembangunan. Pemuda harus ditempatkan sebagai subjek dan penggerak ekonomi nasional,” katanya.
Ekraf dan Pariwisata
Ghina juga menilai ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru karena dapat berkembang di berbagai daerah dan tidak hanya bergantung pada pusat-pusat ekonomi nasional.
Menurut dia, potensi tersebut tercermin dari berkembangnya subsektor seperti seni dan budaya, kuliner, fesyen, kriya, industri digital, hingga berbagai usaha kreatif berbasis komunitas.
“Ekonomi kreatif tidak hanya tumbuh di kota-kota besar. Potensi produk lokal, seni budaya, kuliner, fesyen, kriya, subsektor digital, hingga industri kreatif berbasis komunitas ada di hampir seluruh daerah Indonesia,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta kebijakan APBN 2027 diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan, bukan sekadar melalui bantuan atau program jangka pendek.
Dukungan tersebut, kata dia, dapat dilakukan melalui perluasan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi usaha, pemasaran, sertifikasi, perlindungan kekayaan intelektual, hingga pembukaan akses pasar yang lebih luas.
Selain ekonomi kreatif, Ghina menilai sektor pariwisata perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi pemerataan ekonomi.
Pengembangan destinasi wisata, menurut dia, harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar kawasan wisata.
“Ketika wisatawan datang ke sebuah daerah, maka UMKM, pelaku ekonomi kreatif, komunitas, pekerja lokal, hingga pelaku usaha kecil harus ikut merasakan dampak ekonominya,” katanya.
Ia berharap transfer anggaran ke daerah dapat diarahkan untuk memperkuat infrastruktur dasar, konektivitas, kualitas destinasi, kapasitas masyarakat, serta promosi potensi wisata daerah.
Menurutnya, penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah juga dapat membuka sumber-sumber pendapatan baru sekaligus mengurangi kesenjangan pertumbuhan antarwilayah.
Dorong pemerataan pembangunan
Lebih lanjut, Ghina menekankan pentingnya pemerataan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Dengan kondisi geografis Indonesia yang luas dan karakteristik daerah yang beragam, pembangunan dinilai tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang seragam.
“Jangan sampai pertumbuhan ekonomi hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. APBN harus menjadi instrumen pemerataan agar masyarakat di daerah, wilayah kepulauan, perbatasan, pedesaan, hingga kawasan terpencil mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja, pengelolaan defisit dan utang, serta transfer ke daerah dilakukan dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Ghina berharap pembahasan APBN 2027 tidak hanya berorientasi pada pencapaian indikator makroekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di tingkat bawah.
Ia sekaligus mendorong pemerintah membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi pemuda, organisasi kepemudaan, komunitas, pelaku UMKM, pelaku ekonomi kreatif, dan masyarakat lokal dalam pelaksanaan program pembangunan.
“Kita ingin APBN yang bukan hanya besar secara nominal, tetapi kuat dalam dampak. Rakyat harus merasakan hadirnya negara melalui pendidikan yang lebih baik, lapangan pekerjaan, akses ekonomi, infrastruktur, pelayanan publik, dan kesempatan untuk berkembang,” tuturnya.
Ghina menegaskan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan harus berjalan beriringan sehingga kebijakan fiskal 2027 tidak hanya menghasilkan pertumbuhan secara angka, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Ketika ekonomi tumbuh, maka kesejahteraan masyarakat harus ikut tumbuh,” pungkasnya.
Baca juga: OJK diminta perkuat mitigasi kredit macet pada pinjaman daring
Baca juga: BI Kalteng gandeng UMPR jadi mitra untuk perkuat literasi sistem pembayaran
Baca juga: Tumbuh 12,67 persen, kredit perbankan tembus Rp9.080 triliun
Baca juga: DJPb: Pusat alokasikan Belanja Pendidikan Rp1,08 triliun untuk Kalimantan Tengah
Baca juga: DJPb: Program MBG serap ribuan tenaga kerja di Kalteng
Pewarta : -
Editor: Muhammad Arif Hidayat
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
