#HAK ASIMILASI

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) melaporkan hingga Rabu, sebanyak 35.676 narapidana dan anak telah dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi, terkait upaya pencegahan dan ...

Sebanyak 50 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah kembali ke rumahnya setelah mendapat hak asimilasi dalam rangka pencegahan ...

Kementerian Hukum dan HAM menyatakan mengikuti keputusan Presiden Joko Widodo untuk tidak membebaskan narapidana koruptor karena pandemik COVID-19. "Pemerintah harus seirama. Jika Menteri ...

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah mengajukan empat rancangan peraturan daerah yang disampaikan melalui pidato Bupati Kotawaringin Timur tentang pengantar empat buah Raperda ...

Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produkasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Yunaedi menyatakan anggaran negara untuk kebutuhan warga binaan pemasyarakatan (WBP) hemat hingga Rp260 ...

Ahli hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Johanes Tuba Helan, SH, MHum menyatakan, kebijakan pemerintah untuk membebaskan narapidana (napi) dengan alasan ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif usulan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly soal revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak ...

Sebanyak 32 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah diberikan asimilasi sebagai upaya pemerintah mencegah berjangkitnya virus Corona jenis ...

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengingatkan kepada jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) untuk tidak melakukan pungutan liar (pungli) dalam proses pembebasan narapidana dan anak ...

Kementerian Hukum dan HAM akan membebaskan sekitar 30 ribu narapidana dan anak dari lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, serta lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), terkait pencegahan dan ...