#MENJAMIN HAK MASYARAKAT

Kumpulan berita menjamin hak masyarakat, ditemukan 405 berita.

Lantik pejabat, Bupati Barut tekankan integritas dan pelayanan kepada masyarakat

Bupati Barito Utara,Kalimantan Tengah, Shalahuddin menekankan pejabat yang baru dilantik untuk bekerja secara profesional dengan mengedepankan integritas dan pelayanan kepada masyarakat. ...

BPPD Barito Utara dan Kantor Pertanahan optimalisasi penerimaan BPHTB

Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, bersama Kantor Pertanahan setempat perkuat optimalisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ...

BPJS Kesehatan Palangka Raya dorong kabupaten capai UHC JKN

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) K Hindro Kusumo mendorong kabupaten untuk mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC) program Jaminan ...

Raih UHC Awards 2026, Bupati Barut komitmen tingkatkan layanan kesehatan

Pemerintah Kabupaten Barito Utara,Kalimantan Tengah,menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 dari BPJS Kesehatan dalam kategori Madya sebagai komitmen menjamin kesehatan ...

Raih UHC Awards 2026, Pemkab Kotim terus tingkatkan kualitas pelayanan kesehatan

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur meraih Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 kategori Madya, seraya bertekad untuk terus meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan kepada ...

378 calon anggota KIP lolos tahap administrasi 2026-2030

Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2026–2030 mengumumkan bahwa sebanyak 378 pendaftar lolos seleksi administrasi. Menurut keterangan pers panitia seleksi yang ...

Pemkab sampaikan dua raperda ke DPRD Barito Selatan

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah menyampaikan dua rancangan peraturan daerah (Raperda), yakni tentang pengelolaan perikanan diperairan darat dan raperda tentang pelaksanaan ...

Menkomdigi: Aturan kartu SIM baru cegah penipuan digital

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan aturan baru registrasi kartu seluler memberi kendali penuh kepada masyarakat atas nomor seluler yang terdaftar menggunakan ...

Wartawan Tidak Bisa Dipidana?

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 mendapat beragam respons yang pada intinya menegaskan bahwa putusan ini merupakan terobosan penting dalam menjamin kebebasan pers sekaligus ...

MK: Sanksi pidana/perdata tak boleh jadi instrumen utama sengketa pers

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sanksi pidana maupun perdata tidak boleh dijadikan sebagai instrumen utama untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan karya jurnalistik hasil kerja ...