#SENGKETA PERS

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sanksi pidana maupun perdata tidak boleh dijadikan sebagai instrumen utama untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan karya jurnalistik hasil kerja ...

Mahkamah Konstitusi (MK) memperjelas makna frasa “perlindungan hukum” terhadap wartawan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. MK menyatakan ...

Dewan Pers menegaskan bahwa konten dari media sosial yang berafiliasi dengan perusahaan media massa bukan menjadi ranah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ...

Dewan Pers menilai frasa “perlindungan wartawan” dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak multitafsir seperti yang didalilkan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) ...

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa pers merupakan mitra strategis Polri dalam menjaga ketertiban masyarakat saat menerima audiensi pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ...

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan bahwa jurnalisme berkualitas tidak akan pernah bisa digantikan oleh mesin, meski di tengah gempuran teknologi seperti ...

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah berikan tanggapan atas kekecewaan Pemerintah Daerah terhadap keputusan sengketa lahan pertanian di di Gang ...

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah memastikan akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, terkait putusan Pengadilan NegeriPangkalan Bun atas perkara gugatan ...

Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Agus Triantony mengatakan, kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy ...

Anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta mengatakan pengaduan yang disampaikan masyarakat terhadap pemberitaan media massa ke lembaganya dewasa ini cenderung mengalami peningkatan. Maha Eka Swasta yang ...