Bandar Seri Begawan, Brunei (ANTARA News) - Sekretaris Kabinet Dipo Alam merasa heran dengan tingkah laku DPR RI, terutama Komisi X, yang dinilai tidak `galak` dalam menyikapi kekacauan jadwal ujian nasional.

"Agak heran kok Komisi X DPR RI anteng. Saya belum liat, biasanya agak galak, suka nanya, buat panja, gitu. Jadi, saya agak bertanya-tanya, biasanya langsung buat panja, atau meminta pengunduran diri si A, si B, tapi sekarang kok, tenang, anteng," katanya di Hotel Empire, Brunei Darussalam, Rabu.

Menurut dia, DPR RI seharusnya galak terhadap kekacauan penyelengaraan ujian nasional karena banyak masyarakat yang kecewa.

Dipo Alam menduga diamnya DPR RI dalam kasus tersebut karena mendekati Pemilihan Umum 2014.

Ia menambahkan, melihat penjelasan Menteri Pendidikan M. Nuh dan Dirjen Anggaran, DPR juga dinilai turut menyumbang dalam perubahan anggaran UN yang juga berdampak membuat kekacauan tersebut.

"Di mana posisi DPR di UN ini? Saya `concern` juga solusi kurikulum baru, percetakan-percetakan juga. Kalau tenang-tenang semua, saya jadi bertanya pada diri saya gitu," katanya.

Ia mengatakan bahwa pihaknya juga telah membuat investigasi dengan melibatkan Badan Intelijen Negara, Sekretariat Kabinet, dan Sekretaris Negara.

"Ini kan `concern` kita supaya kabinet berjalan lancar, dilaporkan sebagai bahan evaluasi," katanya.

Sementara itu, keterlambatan pengiriman naskah soal ujian nasional ke 11 provinsi di Indonesia bagian tengah berakibat pada penundaan pelaksanaan UN tingkat SMA/SMK/MA atau sederajat yang seharusnya berlangsung pada tanggal 15--18 April.

Kesebelas provinsi itu adalah Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Bali, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah.
(M041/D007)