PBB, New York (ANTARA News) - Dewan Keamanan (DK) PBB pada Selasa (14/4)
menuntut "semua pihak di Yaman, terutama Al-Houthi ... menahan diri
dari tindakan yang dapat merusak peralihan politik ... dengan tanpa
syarat mengakhiri penggunaan kekerasan".
Dalam pemungutan suara 14 berbanding 0, dengan Rusia abstein, DK juga memberlakukan embargo senjata atas kelompok gerilyawan.
Tindakan tersebut diusulkan oleh Jordania, yang menjadi Presiden DK untuk April, dan didukung oleh Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).
PBB mengakui Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi, yang menggantikan Ali Abdullah Saleh setelah protes massal pada 2011. Ali Abdullah Saleh belakangan bersekutu dengan Al-Houthi.
Yaman menderita karena kerusuhan politik dan bentrokan antara petempur Al-Houthi dan pasukan yang setia kepada Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.
Hadi telah mengungsi dari Yaman. Arab Saudi mendukung Hadi melawan kelompok Al-Houthi. Sementara itu, Iran mendukung Al-Houthi dan "memicu bentrokan besar di Timur Tengah".
Resolusi 2216 --yang dikeluarkan pada Selasa, mengutip hukum internasional dan berisi ancaman aksi militer bagi pihak yang tidak patuh-- "menuntut semua pihak di Yaman, terutama anggota Al-Houthi, sepenuhnya melaksanakan Resolusi 2201 (dan) menahan diri dari tindakan sepihak lebih lanjut yang bisa merusak peralihan politik di Yaman".
Resolusi itu juga menuntut anggota Al-Houthi "agar secepatnya dan secara tanpa syarat" mengakhiri penggunaan kekerasan, menarik pasukan mereka dari semua daerah yang telah mereka kuasai, termasuk Ibu Kota Nasional, Sanaa.
Resolusi itu juga mendesak kelompok Al-Houthi melepaskan semua senjata lain yang direbut dari lembaga keamanan dan militer, termasuk sistem rudal dan "menghentikan semua tindakan yang secara eksklusif berada di dalam wewenang Pemerintah Yaman yang sah".
Resolusi tersebut menyeru negara anggota PBB agar mencegah pengiriman senjata untuk memasok anggota Al-Houthi dengan mencegah "pasokan langsung atau tidak langsung, penjualan atau pengiriman ke, atau bagi keuntungan Ali Abdullah Saleh, Abdullah Yahya Al-Hakim, Abdl Al-Khaliq Al-Huthi dan pendukung mereka". Resolusi itu merujuk kepada presiden terguling dan dua komandan gerilyawan.
"Resolusi tersebut sangat penting untuk memulihkan kestabilan di Yaman dan mendorong penyelesaian politik," kata Wakil Tetap Tiongkok untuk PBB Liu Jieyi seelah pemungutan suara. "Tak ada penyelesaian militer, dan perundingan politik adalah satu-satunya jalan ke luar."
"Permusuhan di Yaman, kalau dibiarkan berlanjut, bukan hanya akan menjerumuskan rakyat di Yaman ke dalam bencana yang besar tapi juga merembes hingga mempengaruhi seluruh wilayah itu," kata Liu. "Tiongkok sangat khawatir dengan perkembangan baru-baru ini di Yaman," demikian dikutip dari kantor berita Xinhua.
(Uu.C003)
Dalam pemungutan suara 14 berbanding 0, dengan Rusia abstein, DK juga memberlakukan embargo senjata atas kelompok gerilyawan.
Tindakan tersebut diusulkan oleh Jordania, yang menjadi Presiden DK untuk April, dan didukung oleh Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).
PBB mengakui Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi, yang menggantikan Ali Abdullah Saleh setelah protes massal pada 2011. Ali Abdullah Saleh belakangan bersekutu dengan Al-Houthi.
Yaman menderita karena kerusuhan politik dan bentrokan antara petempur Al-Houthi dan pasukan yang setia kepada Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.
Hadi telah mengungsi dari Yaman. Arab Saudi mendukung Hadi melawan kelompok Al-Houthi. Sementara itu, Iran mendukung Al-Houthi dan "memicu bentrokan besar di Timur Tengah".
Resolusi 2216 --yang dikeluarkan pada Selasa, mengutip hukum internasional dan berisi ancaman aksi militer bagi pihak yang tidak patuh-- "menuntut semua pihak di Yaman, terutama anggota Al-Houthi, sepenuhnya melaksanakan Resolusi 2201 (dan) menahan diri dari tindakan sepihak lebih lanjut yang bisa merusak peralihan politik di Yaman".
Resolusi itu juga menuntut anggota Al-Houthi "agar secepatnya dan secara tanpa syarat" mengakhiri penggunaan kekerasan, menarik pasukan mereka dari semua daerah yang telah mereka kuasai, termasuk Ibu Kota Nasional, Sanaa.
Resolusi itu juga mendesak kelompok Al-Houthi melepaskan semua senjata lain yang direbut dari lembaga keamanan dan militer, termasuk sistem rudal dan "menghentikan semua tindakan yang secara eksklusif berada di dalam wewenang Pemerintah Yaman yang sah".
Resolusi tersebut menyeru negara anggota PBB agar mencegah pengiriman senjata untuk memasok anggota Al-Houthi dengan mencegah "pasokan langsung atau tidak langsung, penjualan atau pengiriman ke, atau bagi keuntungan Ali Abdullah Saleh, Abdullah Yahya Al-Hakim, Abdl Al-Khaliq Al-Huthi dan pendukung mereka". Resolusi itu merujuk kepada presiden terguling dan dua komandan gerilyawan.
"Resolusi tersebut sangat penting untuk memulihkan kestabilan di Yaman dan mendorong penyelesaian politik," kata Wakil Tetap Tiongkok untuk PBB Liu Jieyi seelah pemungutan suara. "Tak ada penyelesaian militer, dan perundingan politik adalah satu-satunya jalan ke luar."
"Permusuhan di Yaman, kalau dibiarkan berlanjut, bukan hanya akan menjerumuskan rakyat di Yaman ke dalam bencana yang besar tapi juga merembes hingga mempengaruhi seluruh wilayah itu," kata Liu. "Tiongkok sangat khawatir dengan perkembangan baru-baru ini di Yaman," demikian dikutip dari kantor berita Xinhua.
(Uu.C003)