Palangka Raya (Antara Kalteng) - Direktur Direktorat Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang mengapresiasi dan bangga perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah masih tetap berjaya bahkan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten/Kota.
Pemerintah di provinsi ini dengan dukungan perusahaan besar swasta (PBS) telah mampu membangun kebun kelapa sawit lebih dari 1 juta hektare, kata Bambang saat rapat koordinasi dan konsultasi pembangunan perkebunan tahun 2017, di Palangka Raya, Kamis.
"Luar biasa. Kita akui dukungan swasta, GAPKI, sangat memberikan support bagi keberhasilan pembangunan di Kalteng. Saya atas nama Kementan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya pencapaian ini," tambahnya.
Meski mengapresiasi, Dirjen Perkebunan ini mengingatkan amanah Undang-undang yang mewajibkan untuk memfasilitasi di sekitar areal izin usaha perkebunan (IUP) dibangun kebun untuk masyarakat.
Dia mengatakan, amanat ini paling banyak menimbulkan masalah. Hal itu terlihat dari adanya permintaan tiga hingga empat saksi ahli setiap hari kepada Direktorat Perkebunan Kementan menyelesaikan sengketa IUP maupun pembangunan perkebunan untuk masyarakat.
"Saya meyakini pelaku usaha perkebunan siap merealisasikan amanat UU ini. Hanya, kondisi sekarang ini terkendala kesiapan lahan. Kendala ini perlu dicarikan solusinya agar pelaku usaha segera merealisasikannya," ucap Bambang.
Berdasarkan UU no41 tahun 1999 tentang kehutanan, pada saat pelepasan kawasan hutan, ada kewajiban 20 persen dari luas lahan yang dilepaskan diberikan kepada masyarakat di sekitar izin usaha.
Dari 20 persen ini seharusnya pelaku usaha membangun kebun untuk masyarakat. Namun, laporan yang diterima Direktorat Jendral Perkebunan Kementan, ternyata sudah tidak tersedia lagi lahan untuk masyarakat.
"Sebenarnya membangun kebun untuk masyarakat di luar izin pelepasan kawasan hutan diperbolehkan, yakni memanfaatkan lahan pertanian sekitar. Kami mohon dukungan dari semua pemangku kebijakan ikut memikirkan cara agar pelaku usaha bisa melaksanakan kewajibannya," demikian Bambang.
Pemerintah di provinsi ini dengan dukungan perusahaan besar swasta (PBS) telah mampu membangun kebun kelapa sawit lebih dari 1 juta hektare, kata Bambang saat rapat koordinasi dan konsultasi pembangunan perkebunan tahun 2017, di Palangka Raya, Kamis.
"Luar biasa. Kita akui dukungan swasta, GAPKI, sangat memberikan support bagi keberhasilan pembangunan di Kalteng. Saya atas nama Kementan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya pencapaian ini," tambahnya.
Meski mengapresiasi, Dirjen Perkebunan ini mengingatkan amanah Undang-undang yang mewajibkan untuk memfasilitasi di sekitar areal izin usaha perkebunan (IUP) dibangun kebun untuk masyarakat.
Dia mengatakan, amanat ini paling banyak menimbulkan masalah. Hal itu terlihat dari adanya permintaan tiga hingga empat saksi ahli setiap hari kepada Direktorat Perkebunan Kementan menyelesaikan sengketa IUP maupun pembangunan perkebunan untuk masyarakat.
"Saya meyakini pelaku usaha perkebunan siap merealisasikan amanat UU ini. Hanya, kondisi sekarang ini terkendala kesiapan lahan. Kendala ini perlu dicarikan solusinya agar pelaku usaha segera merealisasikannya," ucap Bambang.
Berdasarkan UU no41 tahun 1999 tentang kehutanan, pada saat pelepasan kawasan hutan, ada kewajiban 20 persen dari luas lahan yang dilepaskan diberikan kepada masyarakat di sekitar izin usaha.
Dari 20 persen ini seharusnya pelaku usaha membangun kebun untuk masyarakat. Namun, laporan yang diterima Direktorat Jendral Perkebunan Kementan, ternyata sudah tidak tersedia lagi lahan untuk masyarakat.
"Sebenarnya membangun kebun untuk masyarakat di luar izin pelepasan kawasan hutan diperbolehkan, yakni memanfaatkan lahan pertanian sekitar. Kami mohon dukungan dari semua pemangku kebijakan ikut memikirkan cara agar pelaku usaha bisa melaksanakan kewajibannya," demikian Bambang.