Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya di DPRD Kalimantan Tengah, Heriansyah, membenarkan bahwa pihaknya telah diintruksikan partai agar mundur dari tim interpelasi dan mencabut dukungan terkait rencana interpelasi Gubernur Sugianto Sabran.
DPD Partai Gerindra Kalteng telah mengirimkan surat ke DPRD terkait pencabutan dukungan terhadap rencana interpelasi Gubernur dan seluruh anggota fraksi diwajibkan untuk melaksanakannya, kata Heriansyah saat dihubungi di Palangka Raya, Senin.
"Mengenai adanya anggota Fraksi Gerindra yang menjadi anggota Tim interpelasi, ya harus tarik diri dari tim tersebut. Ya, wajib mundur, kalau tidak, ya akan ditegur secara administrasi oleh partai," kata tambahnya.
Menurut pria yang menjabat Wakil Ketua DPRD Kalteng ini, mendukung ataupun mencabut dukungan terkait rencana maupun kebijakan di lembaga wakil rakyat tersebut merupakan hal biasa. Sepanjang rencana untuk mendukung atau mencabut dukungan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Dia mengatakan mencabut dukungan terkait adanya rencana interpelasi Gubernur Sugianto Sabran tersebut pun bukan asal, melainkan telah dilakukan pengkajian secara mendalam di internal Partai Gerindra.
"Kami merupakan keterwakilan partai di DPRD. Jadi, segala keputusan partai harus dilaksanakan. Kami di DPRD Provinsi dengan DPD Partai Gerindra Kalteng juga selalu satu suara," kata Heriansyah.
Sebelumnya, Ketua DPD Partai Gerinda Kalteng, Iwan Kurniawan, telah mengintruksikan seluruh anggota DPRD Kalteng yang tergabung di fraksi Gerindra agar mundur dan mencabut rencana interpelasi Gubernur.
"Tinggal kita lihat di lapangan, apakah mereka mengikuti instruksi kita ataukah tidak. Jadi tidak alasan fraksi Gerinda untuk ikut-ikutan mengambil hak interpelasi itu. Intruksiku jelas, untuk mencabut dukungan interpelasi," kata Iwan.
Pencabutan dukungan terhadap rencana interpelasi DPRD Kalteng terhadap Gubernur Sugianto Sabran ini tidak hanya dilakukan fraksi Partai Gerindra, tapi juga fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dan Fraksi Partai Demokrat.
DPD Partai Gerindra Kalteng telah mengirimkan surat ke DPRD terkait pencabutan dukungan terhadap rencana interpelasi Gubernur dan seluruh anggota fraksi diwajibkan untuk melaksanakannya, kata Heriansyah saat dihubungi di Palangka Raya, Senin.
"Mengenai adanya anggota Fraksi Gerindra yang menjadi anggota Tim interpelasi, ya harus tarik diri dari tim tersebut. Ya, wajib mundur, kalau tidak, ya akan ditegur secara administrasi oleh partai," kata tambahnya.
Menurut pria yang menjabat Wakil Ketua DPRD Kalteng ini, mendukung ataupun mencabut dukungan terkait rencana maupun kebijakan di lembaga wakil rakyat tersebut merupakan hal biasa. Sepanjang rencana untuk mendukung atau mencabut dukungan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Dia mengatakan mencabut dukungan terkait adanya rencana interpelasi Gubernur Sugianto Sabran tersebut pun bukan asal, melainkan telah dilakukan pengkajian secara mendalam di internal Partai Gerindra.
"Kami merupakan keterwakilan partai di DPRD. Jadi, segala keputusan partai harus dilaksanakan. Kami di DPRD Provinsi dengan DPD Partai Gerindra Kalteng juga selalu satu suara," kata Heriansyah.
Sebelumnya, Ketua DPD Partai Gerinda Kalteng, Iwan Kurniawan, telah mengintruksikan seluruh anggota DPRD Kalteng yang tergabung di fraksi Gerindra agar mundur dan mencabut rencana interpelasi Gubernur.
"Tinggal kita lihat di lapangan, apakah mereka mengikuti instruksi kita ataukah tidak. Jadi tidak alasan fraksi Gerinda untuk ikut-ikutan mengambil hak interpelasi itu. Intruksiku jelas, untuk mencabut dukungan interpelasi," kata Iwan.
Pencabutan dukungan terhadap rencana interpelasi DPRD Kalteng terhadap Gubernur Sugianto Sabran ini tidak hanya dilakukan fraksi Partai Gerindra, tapi juga fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dan Fraksi Partai Demokrat.