Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Tengah B Iwan Try Handoyo menyebut, tidak adanya pencatatan arus keluar masuk uang atau laporan keuangan, menjadi kendala bagi pelaku usaha mikro kecil menengah mendapatkan kredit dari perbankan.
Semua memahami dan menyadari bahwa UMKM itu menguntungkan, namun ketiadaan pencatatan keuangan menyulitkan perbankan memberikan penilaian apakah layak untuk mendapatkan kredit atau tidak, kata Iwan di Palangka Raya, kemarin.
"Jadi, kami menyarankan agar UMKM mulai menata laporan keuangannya dengan rutin mencatat uang yang masuk dan keluar. Jika itu direalisasikan, kami yakin akan masuk penilaian layak dibiayai perbankan," ucapnya.
Selain memberikan saran kepada para pelaku UMKM, OJK Kalteng juga telah berkomunikasi dan terus mengajak perbankan mulai masuk ke sektor mikro atau pelaku UMKM. Meskipun tantangan yang dihadapi relatif besar jika masuk ke sektor mikro.
Dia mengatakan ada dua hal tantangan terberat perbankan masuk ke sektor mikro, yakni biaya di luar bunga sangat tinggi, dan risk premium atau kegagalan pembayaran juga relatif tinggi.
"Kalau risk premium sebenarnya bisa diatasi melalui kerjasama dengan jamkrida, jamkrindo serta lainnya. Itu kenapa kita mengajak sekaligus mengharapkan perbankan juga menjangkau UMKM. Tapi memang lending rate dipermurah agar dapat dijangkau perbanan," kata Iwan.
Mengenai adanya pertemuan akbar 1.000 UMKM yang digelar, Sabtu (17/11), menurut Kepala OJK Kalteng itu sebuah terobosan sekaligus salah satu langkah untuk mempermudah percepatan akses keuangan, khususnya memberikan pembiayaan bagi para pelaku UMKM di provinsi ini.
Dia mengatakan, pertemuan tersebut membuat profil-profil UMKM se-Kalteng bisa diketahui oleh perbankan. Alhasil perbankan dapat mengetahui secara jelas dan rinci mengenai mana saja UMKM mana yang layak mendapatkan kredit.
"Pertemuan itu juga mempermudah AKUMANDIRI dalam memberikan pelatihan. Ada juga jamkrida dan jamkrindo yang bisa melakukan asuransi kerugian atas kredit. Itu lah pentingnya profil-profil UMKM," demikian Iwan.
Semua memahami dan menyadari bahwa UMKM itu menguntungkan, namun ketiadaan pencatatan keuangan menyulitkan perbankan memberikan penilaian apakah layak untuk mendapatkan kredit atau tidak, kata Iwan di Palangka Raya, kemarin.
"Jadi, kami menyarankan agar UMKM mulai menata laporan keuangannya dengan rutin mencatat uang yang masuk dan keluar. Jika itu direalisasikan, kami yakin akan masuk penilaian layak dibiayai perbankan," ucapnya.
Selain memberikan saran kepada para pelaku UMKM, OJK Kalteng juga telah berkomunikasi dan terus mengajak perbankan mulai masuk ke sektor mikro atau pelaku UMKM. Meskipun tantangan yang dihadapi relatif besar jika masuk ke sektor mikro.
Dia mengatakan ada dua hal tantangan terberat perbankan masuk ke sektor mikro, yakni biaya di luar bunga sangat tinggi, dan risk premium atau kegagalan pembayaran juga relatif tinggi.
"Kalau risk premium sebenarnya bisa diatasi melalui kerjasama dengan jamkrida, jamkrindo serta lainnya. Itu kenapa kita mengajak sekaligus mengharapkan perbankan juga menjangkau UMKM. Tapi memang lending rate dipermurah agar dapat dijangkau perbanan," kata Iwan.
Mengenai adanya pertemuan akbar 1.000 UMKM yang digelar, Sabtu (17/11), menurut Kepala OJK Kalteng itu sebuah terobosan sekaligus salah satu langkah untuk mempermudah percepatan akses keuangan, khususnya memberikan pembiayaan bagi para pelaku UMKM di provinsi ini.
Dia mengatakan, pertemuan tersebut membuat profil-profil UMKM se-Kalteng bisa diketahui oleh perbankan. Alhasil perbankan dapat mengetahui secara jelas dan rinci mengenai mana saja UMKM mana yang layak mendapatkan kredit.
"Pertemuan itu juga mempermudah AKUMANDIRI dalam memberikan pelatihan. Ada juga jamkrida dan jamkrindo yang bisa melakukan asuransi kerugian atas kredit. Itu lah pentingnya profil-profil UMKM," demikian Iwan.