Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DRPD Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah Beta Syailendra mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat setempat untuk berlomba-lomba meningkatkan keterampilannya baik dibidang apapun, apabila ibu kota baru pemerintahan Indonesia jadi pindah di daerah itu.
"Saya yakin ketika Palangka Raya ditunjuk menjadi ibu kota negara, maka persaingan antar sumber daya manusia pasti terjadi. Oleh sebab itu, saya berharap kepala daerah bisa segera memiliki solusi dan strategi dalam menghadapi kemajuan era modernisasi. Sehingga masyarakat diharapkan tidak akan tersisih," kata Beta Syailendra di Palangka Raya, Rabu.
Ketua Komisi A DPRD Kota Palangka Raya itu berharap, pemerintah dapat memberikan bekal kepada masyarakatnya dengan berbagai hal ilmu ekonomi. Hal tersebut agar masyarakat kita tidak tersisih dengan warga pendatang nantinya dan itupun kalau kota ini benar-benar terpilih menjadi ibu kota negara.
Meskipun wacana perpindahan ibu kota negara di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah isunya santer di hembuskan, politisi PAN Kota Palangka Raya itu menyambut baik dan berharap isu itu benar adanya.
Menurut dia, apabila hal itu benar adanya, maka banyak keuntungan yang akan di dapat dari daerah tersebut. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur di Palangka Raya akan gencar dilakukan.
"Selain pembangunan infrastruktur, fasilitas lainnya juga pasti akan mengikuti. Misalnya pembangunan bandara betarap internasional juga akan di bangun nantinya. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi juga akan bergerak cepat dan merangkak membaik, seperti contoh kota-kota maju di negara kita ini," ucap Beta Syailendra.
Ia menginformasikan, saat ini beban di ibu kota Jakarta sudah cukup besar. Bahkan kepadatan jumlah penduduk pun juga menjadi salah satu faktor kemacetan.
Sebelumnya, Tim Kajian Ibu Kota Negara dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Imron Bulkin mengatakan, pengkajian pemindahan ibu kota akan berlanjut pada tahun 2018.
"Nanti hasil kajian akan disampaikan Kepala Bappenas kepada presiden secara objektif. Saya tidak berhak memberikan informasi wilayah mana yang dipilih," katanya.
Karena menurut Imron, penentuan ibu kota negara yang baru merupakan keputusan politik dan menjadi hak sepenuhnya dari Presiden.
"Saya yakin ketika Palangka Raya ditunjuk menjadi ibu kota negara, maka persaingan antar sumber daya manusia pasti terjadi. Oleh sebab itu, saya berharap kepala daerah bisa segera memiliki solusi dan strategi dalam menghadapi kemajuan era modernisasi. Sehingga masyarakat diharapkan tidak akan tersisih," kata Beta Syailendra di Palangka Raya, Rabu.
Ketua Komisi A DPRD Kota Palangka Raya itu berharap, pemerintah dapat memberikan bekal kepada masyarakatnya dengan berbagai hal ilmu ekonomi. Hal tersebut agar masyarakat kita tidak tersisih dengan warga pendatang nantinya dan itupun kalau kota ini benar-benar terpilih menjadi ibu kota negara.
Meskipun wacana perpindahan ibu kota negara di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah isunya santer di hembuskan, politisi PAN Kota Palangka Raya itu menyambut baik dan berharap isu itu benar adanya.
Menurut dia, apabila hal itu benar adanya, maka banyak keuntungan yang akan di dapat dari daerah tersebut. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur di Palangka Raya akan gencar dilakukan.
"Selain pembangunan infrastruktur, fasilitas lainnya juga pasti akan mengikuti. Misalnya pembangunan bandara betarap internasional juga akan di bangun nantinya. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi juga akan bergerak cepat dan merangkak membaik, seperti contoh kota-kota maju di negara kita ini," ucap Beta Syailendra.
Ia menginformasikan, saat ini beban di ibu kota Jakarta sudah cukup besar. Bahkan kepadatan jumlah penduduk pun juga menjadi salah satu faktor kemacetan.
Sebelumnya, Tim Kajian Ibu Kota Negara dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Imron Bulkin mengatakan, pengkajian pemindahan ibu kota akan berlanjut pada tahun 2018.
"Nanti hasil kajian akan disampaikan Kepala Bappenas kepada presiden secara objektif. Saya tidak berhak memberikan informasi wilayah mana yang dipilih," katanya.
Karena menurut Imron, penentuan ibu kota negara yang baru merupakan keputusan politik dan menjadi hak sepenuhnya dari Presiden.