Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan selama 2019 total 40.000 warga kurang mampu di kota setempat masuk program BPJS Kesehatan.
"Data dari Dinas Sosial sampai akhir Desember 2018 peserta BPJS program Jamkesda telah mencapai 33.129 orang dari 41.000 basis data nasional warga kurang mampu yang ada. Pada tahun ini pemerintah kota menargetkan penambahan peserta BPJS Kesehatan total kepesertaan 40.000 orang," kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, di Palangka Raya, Rabu.
Politikus Partai Golkar itu, menambahkan untuk mencapai target tersebut, pemerintah "Kota Cantik" itu telah menganggarkan Rp9 miliar guna pembayaran iuran masyarakat kurang mampu yang masuk program BPJS Kesehatan.
Pihaknya mendorong Dinas Sosial bekerja sama dengan para lurah dan ketua RT melakukan pendataan warga kurang mampu yang berhak masuk program tersebut.
Pendataan itu, katanya, harus dilakukan secara optimal agar data yang diperoleh benar-benar sahih, sehingga penetapan program jaminan kesehatan tepat sasaran.
"Apalagi, Wali Kota Palangka Raya ingin setiap kelurahan memiliki data rinci mengenai jumlah dan alamat warga kurang mampu, termasuk data warga yang telah masuk program jaminan kesehatan maupun yang belum," katanya.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya, saat ini di Kota Palangka Raya dari total 262.760 penduduk, tercatat 230.315 jiwa atau 87,65 persen telah menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Subandi mengatakan mengacu data tersebut, untuk mencapai "universal healt voverage (UHC)" atau jaminan kesehatan kepada seluruh penduduk tinggal 10 persen lebih.
"Namun karena keterbatasan anggaran, dana yang disiapkan juga menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," kata Subandi.
"Data dari Dinas Sosial sampai akhir Desember 2018 peserta BPJS program Jamkesda telah mencapai 33.129 orang dari 41.000 basis data nasional warga kurang mampu yang ada. Pada tahun ini pemerintah kota menargetkan penambahan peserta BPJS Kesehatan total kepesertaan 40.000 orang," kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, di Palangka Raya, Rabu.
Politikus Partai Golkar itu, menambahkan untuk mencapai target tersebut, pemerintah "Kota Cantik" itu telah menganggarkan Rp9 miliar guna pembayaran iuran masyarakat kurang mampu yang masuk program BPJS Kesehatan.
Pihaknya mendorong Dinas Sosial bekerja sama dengan para lurah dan ketua RT melakukan pendataan warga kurang mampu yang berhak masuk program tersebut.
Pendataan itu, katanya, harus dilakukan secara optimal agar data yang diperoleh benar-benar sahih, sehingga penetapan program jaminan kesehatan tepat sasaran.
"Apalagi, Wali Kota Palangka Raya ingin setiap kelurahan memiliki data rinci mengenai jumlah dan alamat warga kurang mampu, termasuk data warga yang telah masuk program jaminan kesehatan maupun yang belum," katanya.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya, saat ini di Kota Palangka Raya dari total 262.760 penduduk, tercatat 230.315 jiwa atau 87,65 persen telah menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Subandi mengatakan mengacu data tersebut, untuk mencapai "universal healt voverage (UHC)" atau jaminan kesehatan kepada seluruh penduduk tinggal 10 persen lebih.
"Namun karena keterbatasan anggaran, dana yang disiapkan juga menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," kata Subandi.