Sampit (ANTARA) - Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Rimbun mendesak pemerintah kabupaten mendata SMP sederajat yang belum memiliki perangkat komputer.
"Komputer merupakan peralatan penunjang pendidikan yang sangat penting, untuk itu pemkab wajib melengkapi fasilitas tersebut di sekolah," katanya di Sampit, Jumat.
Melalui pendataan yang dilakukan secara menyeluruh, diharapkan mempermudah penanganan dan penyaluran bantuan perangkat komputer nantinya. Pihaknya menginginkan agar seluruh SMP sederajat di Kotim, baik di perkotaan maupun pelosok perdesaan memiliki komputer.
Menurutnya kualitas pendidikan di Kotim harus ditingkatkan, karena pemerintah pusat telah menginstruksikan sekolah untuk bisa melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK).
"Informasi yang kami terima, belum semua sekolah di Kotim memiliki perangkat komputer sehingga UNBK belum bisa digelar 100 persen," jelas Rimbun kepada Antara Kalteng.
Rimbun mengaku prihatin, masih banyak sekolah yang menggelar ujian nasional dengan menggunakan kertas dan pensil. Kendala terbatasnya perangkat komputer tersebut, diharapkan dapat segera diatasi secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Sekretaris Daerah Kotim Halikinnor mengakui, jika di daerahnya masih banyak SMP sederajat yang belum memiliki perangkat komputer sehingga mereka tidak dapat menggelar UNBK.
"Di Kotim baru ada 35 SMP sederajat yang menggelar UNBK dan 90 yang belum. Itupun hampir semuanya digelar dengan perbandingan satu komputer untuk tiga siswa atau dibagi menjadi tiga sesi," paparnya.
Berdasarkan perhitungan sementara ini, seluruh SMP sederajat di Kotim baru bisa menggelar UNBK seratus persen jika memiliki sebanyak seribu unit komputer. Kekurangan komputer tersebut rencananya akan diatasi pemkab secara bertahap mulai tahun anggaran 2020 mendatang.
"Sebagai tahap awal akan kami akan salurkan sebanyak 500 unit komputer, sambil mengajukan usulan bantuan kepada pemerintah pusat guna memenuhi kebutuhan tersebut," tegas Halikin.
"Komputer merupakan peralatan penunjang pendidikan yang sangat penting, untuk itu pemkab wajib melengkapi fasilitas tersebut di sekolah," katanya di Sampit, Jumat.
Melalui pendataan yang dilakukan secara menyeluruh, diharapkan mempermudah penanganan dan penyaluran bantuan perangkat komputer nantinya. Pihaknya menginginkan agar seluruh SMP sederajat di Kotim, baik di perkotaan maupun pelosok perdesaan memiliki komputer.
Menurutnya kualitas pendidikan di Kotim harus ditingkatkan, karena pemerintah pusat telah menginstruksikan sekolah untuk bisa melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK).
"Informasi yang kami terima, belum semua sekolah di Kotim memiliki perangkat komputer sehingga UNBK belum bisa digelar 100 persen," jelas Rimbun kepada Antara Kalteng.
Rimbun mengaku prihatin, masih banyak sekolah yang menggelar ujian nasional dengan menggunakan kertas dan pensil. Kendala terbatasnya perangkat komputer tersebut, diharapkan dapat segera diatasi secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Sekretaris Daerah Kotim Halikinnor mengakui, jika di daerahnya masih banyak SMP sederajat yang belum memiliki perangkat komputer sehingga mereka tidak dapat menggelar UNBK.
"Di Kotim baru ada 35 SMP sederajat yang menggelar UNBK dan 90 yang belum. Itupun hampir semuanya digelar dengan perbandingan satu komputer untuk tiga siswa atau dibagi menjadi tiga sesi," paparnya.
Berdasarkan perhitungan sementara ini, seluruh SMP sederajat di Kotim baru bisa menggelar UNBK seratus persen jika memiliki sebanyak seribu unit komputer. Kekurangan komputer tersebut rencananya akan diatasi pemkab secara bertahap mulai tahun anggaran 2020 mendatang.
"Sebagai tahap awal akan kami akan salurkan sebanyak 500 unit komputer, sambil mengajukan usulan bantuan kepada pemerintah pusat guna memenuhi kebutuhan tersebut," tegas Halikin.