Sampit (ANTARA) - Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah didorong memanfaatkan program Jaminan Persalinan atau Jampersal untuk membantu ibu yang hendak melahirkan.
"Hasil pantauan kami di lapangan saat reses dan musrenbang, terungkap bahwa pemanfaatan Jampersal oleh masyarakat masih rendah. Ini sangat disayangkan karena pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran untuk membantu masyarakat melalui program ini," kata anggota DPRD Kotawaringin Timur Riskon Fabiansyah di Sampit, Rabu.
Legislator dari daerah pemilihan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang ini mengatakan, fakta di lapangan menunjukkan masyarakat belum memaksimalkan fasilitas Jampersal meskipun dananya sudah dianggarkan pemerintah daerah.
Pelayanan persalinan gratis melalui program Jampersal disiapkan untuk membantu masyarakat, khususnya warga tidak mampu. Program ini tidak sekadar urusan masalah bantuan biaya, tetapi juga untuk menekan risiko fatalitas dalam proses persalinan, seperti kematian ibu maupun bayi.
Riskon menilai, rendahnya pemanfaatan program Jampersal oleh masyarakat diduga karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang program Jampersal. Untuk itu Riskon meminta Dinas Kesehatan meningkatkan sosialisasi agar program Jampersal bisa dimaksimalkan dan dirasakan manfaatnya untuk ibu-ibu yang akan melahirkan.
Program Jampersal juga bermanfaat untuk memudahkan ibu hamil memeriksakan kandungannya. Ini juga bagian upaya pemerintah daerah menekan angka stunting yang tergolong masih tinggi di Kotawaringin Timur.
"Anak-anak kita adalah generasi penerus bangsa dan tentunya kita tidak mengharapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang tertinggal pola pikirnya akibat stunting," ujar Riskon.
Pengoptimalan program Jampersal bukan menargetkan peningkatan serapan anggaran. Yang ingin dicapai adalah agar seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengurangi risiko kematian ibu dan bayi saat proses persalinan.
Baca juga: 'Sampit Ethnic Carnival' usung tema budaya Dayak pedalaman
Berdasarkan data Dinas Kesehatan, jumlah persalinan di Kotawaringin Timur yang memanfaatkan Jampersal pada 2017 lalu sebanyak 624 orang.
Pagu anggaran Jampersal tahun 2016 sebesar Rp1.437.250.000 dan yang terserap Rp398.981.033 atau 27,8 persen. Pagu anggaran tahun 2017 sebesar Rp3.956.789.000 dan terserap Rp867.083.470 atau 22 persen. Tahun 2018 pagu anggaran Jampersal naik menjadi Rp4.551.303.000.
Dana Jampersal digunakan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan dan mencegah keterlambatan penanganan pada ibu hamil, nifas, bersalin dan bayi baru lahir. Khususnya, bagi masyarakat yang akses menuju fasilitas pelayanan kesehatannya cukup sulit dan tidak memiliki biaya persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.
Penggunaan dana Jampersal melalui penyediaan biaya transportasi rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan rumah tunggu kelahiran (RTK) dan jasa pertolongan persalinan bagi keluarga miskin, khususnya yang belum memiliki JKN-KIS dan sumber pembiayaan lainnya.
Baca juga: Legislator imbau masyarakat Kotim bantu pemberantasan narkoba
"Hasil pantauan kami di lapangan saat reses dan musrenbang, terungkap bahwa pemanfaatan Jampersal oleh masyarakat masih rendah. Ini sangat disayangkan karena pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran untuk membantu masyarakat melalui program ini," kata anggota DPRD Kotawaringin Timur Riskon Fabiansyah di Sampit, Rabu.
Legislator dari daerah pemilihan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang ini mengatakan, fakta di lapangan menunjukkan masyarakat belum memaksimalkan fasilitas Jampersal meskipun dananya sudah dianggarkan pemerintah daerah.
Pelayanan persalinan gratis melalui program Jampersal disiapkan untuk membantu masyarakat, khususnya warga tidak mampu. Program ini tidak sekadar urusan masalah bantuan biaya, tetapi juga untuk menekan risiko fatalitas dalam proses persalinan, seperti kematian ibu maupun bayi.
Riskon menilai, rendahnya pemanfaatan program Jampersal oleh masyarakat diduga karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang program Jampersal. Untuk itu Riskon meminta Dinas Kesehatan meningkatkan sosialisasi agar program Jampersal bisa dimaksimalkan dan dirasakan manfaatnya untuk ibu-ibu yang akan melahirkan.
Program Jampersal juga bermanfaat untuk memudahkan ibu hamil memeriksakan kandungannya. Ini juga bagian upaya pemerintah daerah menekan angka stunting yang tergolong masih tinggi di Kotawaringin Timur.
"Anak-anak kita adalah generasi penerus bangsa dan tentunya kita tidak mengharapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang tertinggal pola pikirnya akibat stunting," ujar Riskon.
Pengoptimalan program Jampersal bukan menargetkan peningkatan serapan anggaran. Yang ingin dicapai adalah agar seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengurangi risiko kematian ibu dan bayi saat proses persalinan.
Baca juga: 'Sampit Ethnic Carnival' usung tema budaya Dayak pedalaman
Berdasarkan data Dinas Kesehatan, jumlah persalinan di Kotawaringin Timur yang memanfaatkan Jampersal pada 2017 lalu sebanyak 624 orang.
Pagu anggaran Jampersal tahun 2016 sebesar Rp1.437.250.000 dan yang terserap Rp398.981.033 atau 27,8 persen. Pagu anggaran tahun 2017 sebesar Rp3.956.789.000 dan terserap Rp867.083.470 atau 22 persen. Tahun 2018 pagu anggaran Jampersal naik menjadi Rp4.551.303.000.
Dana Jampersal digunakan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan dan mencegah keterlambatan penanganan pada ibu hamil, nifas, bersalin dan bayi baru lahir. Khususnya, bagi masyarakat yang akses menuju fasilitas pelayanan kesehatannya cukup sulit dan tidak memiliki biaya persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.
Penggunaan dana Jampersal melalui penyediaan biaya transportasi rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan rumah tunggu kelahiran (RTK) dan jasa pertolongan persalinan bagi keluarga miskin, khususnya yang belum memiliki JKN-KIS dan sumber pembiayaan lainnya.
Baca juga: Legislator imbau masyarakat Kotim bantu pemberantasan narkoba