Sampit (ANTARA) - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Riskon Fabiansyah menilai pemerataan guru di kabupaten ini sudah sangat mendesak karena banyak sekolah di pelosok yang kekurangan guru.
"Berdasarkan Dapodik (data pokok pendidikan) tahun 2019, kami mencermati terkait penyebaran tenaga pendidik di Kotim rasionya masih dalam kewajaran antara 1:17, tetapi ini berbanding terbalik dengan yang kami temukan di lapangan karena masih banyak sekolah SD dan SMP di daerah kita yang kekurangan guru," kata Riskon di Sampit, Kamis.
Riskon menilai, penyebab masih banyaknya sekolah kekurangan guru tidak semata jumlah guru yang kurang, tetapi juga diperparah oleh sebaran guru yang tidak merata. Konsentrasi guru cenderung lebih banyak di kota atau dekat kota, sementara di pelosok masih banyak kekurangan guru.
Pemerataan guru harus menjadi perhatian serius pemerintah kabupaten, khususnya melalui Dinas Pendidikan. Pemerataan guru sangat berpengaruh terhadap upaya peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan.
Dinas Pendidikan diminta membuat terobosan yang dilaksanakan secara nyata untuk mengatasi kekurangan guru dengan melakukan pemerataan sebaran guru. Kekurangan guru di sekolah-sekolah di kawasan pelosok jangan dianggap hal wajar dan biasa karena justru harus dipikirkan untuk dicari solusinya.
Pemerintah tidak boleh membeda-bedakan perhatian terhadap siswa di pelosok. Justru seharusnya perhatian terhadap pendidikan di perdesaan menjadi prioritas untuk ditingkatkan karena masih jauh tertinggal dibanding di kawasan perkotaan.
Baca juga: Bawaslu Kotim temukan dua dugaan pelanggaran pilkada
Politisi Partai Golkar ini yakin pemerataan guru bisa dilakukan secara bertahap asal ada upaya nyata dan konsisten dari pemerintah kabupaten. Mutasi guru dari perdesaan ke kota juga harus dilakukan secara selektif agar sekolah di perdesaan tidak semakin kekurangan guru.
"Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah kabupaten melalui Dinas Pendidikan untuk bisa mewujudkan pemerataan tenaga pendidik di Kotim karena anak-anak kita yang berada di daerah perdesaan memiliki hak sama dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Anak-anak kita ini adalah generasi penerus bangsa," tegas Riskon.
Pria yang akrab disapa Eko ini juga menyoroti anggaran untuk bidang pendidikan. Dia menyebutkan, tahun 2019 lalu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur hanya mampu mengalokasikan sekitar 12,83 persen dari APBD murni untuk pendidikan, di luar dari dana transfer.
"Ini memang dikarenakan kemampuan keuangan daerah. Kedepan, kami menginginkan pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran lebih besar lagi untuk dunia pendidikan karena pendidikan adalah salah satu item urusan wajib pelayanan dasar," demikian Riskon.
Baca juga: Tiga rumah terbakar diduga akibat mengusir nyamuk dengan cara ini
Baca juga: Mahasiswa Kalteng di China dalam kondisi sehat
"Berdasarkan Dapodik (data pokok pendidikan) tahun 2019, kami mencermati terkait penyebaran tenaga pendidik di Kotim rasionya masih dalam kewajaran antara 1:17, tetapi ini berbanding terbalik dengan yang kami temukan di lapangan karena masih banyak sekolah SD dan SMP di daerah kita yang kekurangan guru," kata Riskon di Sampit, Kamis.
Riskon menilai, penyebab masih banyaknya sekolah kekurangan guru tidak semata jumlah guru yang kurang, tetapi juga diperparah oleh sebaran guru yang tidak merata. Konsentrasi guru cenderung lebih banyak di kota atau dekat kota, sementara di pelosok masih banyak kekurangan guru.
Pemerataan guru harus menjadi perhatian serius pemerintah kabupaten, khususnya melalui Dinas Pendidikan. Pemerataan guru sangat berpengaruh terhadap upaya peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan.
Dinas Pendidikan diminta membuat terobosan yang dilaksanakan secara nyata untuk mengatasi kekurangan guru dengan melakukan pemerataan sebaran guru. Kekurangan guru di sekolah-sekolah di kawasan pelosok jangan dianggap hal wajar dan biasa karena justru harus dipikirkan untuk dicari solusinya.
Pemerintah tidak boleh membeda-bedakan perhatian terhadap siswa di pelosok. Justru seharusnya perhatian terhadap pendidikan di perdesaan menjadi prioritas untuk ditingkatkan karena masih jauh tertinggal dibanding di kawasan perkotaan.
Baca juga: Bawaslu Kotim temukan dua dugaan pelanggaran pilkada
Politisi Partai Golkar ini yakin pemerataan guru bisa dilakukan secara bertahap asal ada upaya nyata dan konsisten dari pemerintah kabupaten. Mutasi guru dari perdesaan ke kota juga harus dilakukan secara selektif agar sekolah di perdesaan tidak semakin kekurangan guru.
"Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah kabupaten melalui Dinas Pendidikan untuk bisa mewujudkan pemerataan tenaga pendidik di Kotim karena anak-anak kita yang berada di daerah perdesaan memiliki hak sama dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Anak-anak kita ini adalah generasi penerus bangsa," tegas Riskon.
Pria yang akrab disapa Eko ini juga menyoroti anggaran untuk bidang pendidikan. Dia menyebutkan, tahun 2019 lalu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur hanya mampu mengalokasikan sekitar 12,83 persen dari APBD murni untuk pendidikan, di luar dari dana transfer.
"Ini memang dikarenakan kemampuan keuangan daerah. Kedepan, kami menginginkan pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran lebih besar lagi untuk dunia pendidikan karena pendidikan adalah salah satu item urusan wajib pelayanan dasar," demikian Riskon.
Baca juga: Tiga rumah terbakar diduga akibat mengusir nyamuk dengan cara ini
Baca juga: Mahasiswa Kalteng di China dalam kondisi sehat